BALANGANEWS, JAKARTA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Agustiar Sabran, melakukan pertemuan resmi dengan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni, di Ruang Rapat Menteri Kehutanan, Rabu (4/2/2026).
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya menyelaraskan program pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya terkait pengelolaan tata ruang, kesiapsiagaan menghadapi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), serta dukungan terhadap program Ketahanan Pangan Nasional.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Kalteng memaparkan kondisi faktual tata ruang wilayah Kalimantan Tengah yang sebagian besar didominasi kawasan hutan.
Menurutnya, karakteristik wilayah tersebut memerlukan pendekatan khusus dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran, agar pembangunan tetap berjalan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.
“Dengan kondisi sekarang, tata ruang Provinsi Kalteng kurang lebih 81 persen adalah kawasan hutan, maka sisanya yang 19 persen APL (Area Penggunaan Lain) adalah zona penyangga,” ungkap Gubernur.
Gubernur menjelaskan, kawasan APL memiliki peran strategis sebagai buffer zone untuk menjaga keberlanjutan kawasan hutan. Oleh karena itu, ia mendorong adanya fleksibilitas serta optimalisasi pemanfaatan anggaran pusat guna mendukung pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut.
Lebih lanjut, Gubernur mencontohkan pentingnya normalisasi sungai sebagai bagian dari pengelolaan tata air.
Upaya itu dinilai krusial untuk menjaga kualitas dan kuantitas air, mencegah banjir saat musim hujan, serta menjaga kebasahan lahan gambut pada musim kemarau, yang menjadi faktor kunci dalam pencegahan Karhutla.
Selain isu kehutanan dan lingkungan, pertemuan tersebut juga membahas dukungan Kalimantan Tengah terhadap program strategis nasional.
Gubernur menegaskan komitmen Pemprov Kalteng untuk berperan aktif dalam menyukseskan program ketahanan pangan nasional yang menjadi prioritas pemerintah pusat.
Menanggapi paparan tersebut, Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni yang didampingi Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki menyambut baik inisiatif dan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
Menteri menyatakan dukungan terhadap usulan strategis pemanfaatan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR) untuk pembangunan infrastruktur penunjang lingkungan, sekaligus menekankan pentingnya kolaborasi antara pusat dan daerah dalam menjaga keberlanjutan ekosistem. (asp)