BALANGANEWS, TAMIANG LAYANG – Bupati Barito Timur Kalimantan Tengah Ampera AY Mebas mengatakan pihaknya terus berkomitmen mempertahankan Hasil Audit Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Timur mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Komitmen Pemerintah Kabupaten Barito Timur disampaikan oleh Wakil Bupati Habib Said Abdul Saleh dalam Paripurna X Masa II tahun 2020 DPRD, Kamis (11/6/2020) dengan Agenda penjelasan kepala daerah atas pengajuan rancangan peraturan daerah (Raperda) pertanggungjawaban APBD tahun 2019.
Komitmen ini tidaklah berlebihan pasalnya Kabupaten Barito Timur telah empat kali berturut-turut mendapat Opini WTP, “jadi kita serius membangun komitmen dengan memprioritaskan penguatan tata kelola laporan keuangan sehingga lebih baik lagi,” katanya.
Dia menjelaskan, pihak pemerintah memiliki kewajiban untuk melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sesuai peraturan dan perundangan berlaku. Hal tersebut juga setelah dilakukan audit dan diperiksa Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Berdasarkan realisasi APBD tahun 2019 setelah perubahan berdasarkan hasil audit BPK RI terdiri dari pendapatan sebesar Rp. 916.966.064.448, 69,-, belanja operasi ditambah belanja transfer Rp. 876.574.472.515,63,-, Surplus Rp. 40.391.591.933,06,-, penggunaan Silpa tahun sebelumnya Rp. 30.062.956.532, 62,- dan Silpa tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 70.454.548.465, 68,-.
Menurut Wabup, dalam Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2019 masih diperlukan kritik dan saran untuk perbaikan. Sebab dalam laporan terdapat kekurangan yang mesti ditindaklanjuti.
“Karena itu kami mengharapkan masukan dari dewan sebagai evaluasi agar WTP tetap bisa dipertahankan pada tahun berikutnya dan laporan pertanggunggjawaban APBD 2019 bisa terlaksana sesuai jadwal yang ditetapkan,” pungkasnya.
Rapat Paripurna X masa sidang II Tahun 2020 ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Barito Timur Nursulistio didampingi oleh Wakil Ketua I Arianto S Muller dilaksanakan melalui media virtual zoom cloud meeting dari Ruang Rapat Paripurna dan diikuti para Anggota DPRD dan para kepala OPD dari tempat masing-masing. (yus)
