BALANGANEWS, BARITO UTARA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Tengah (Kalteng) bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Wilayah Timur menggelar Rapat Pleno penyusunan program kerja tahun 2026, di Muara Teweh, Selasa (10/2/2026).
Rapat ini menjadi langkah awal dalam merumuskan strategi percepatan akses keuangan yang lebih merata dan inklusif di wilayah timur Kalteng.
Kegiatan tersebut dihadiri Asisten Direktur Senior Bidang Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Pelindungan Konsumen dan Layanan Manajemen Strategis (PEPK dan LMSt) OJK Kalteng, Andrianto Suhada.
Hadir pula perwakilan Pemkab Barito Utara Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Barhum Poderlin Girsang, serta Sekretaris Daerah dari Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, Gunung Mas, dan Murung Raya, termasuk pimpinan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) di Kabupaten Barito Utara.
Rapat pleno ini difokuskan pada penyusunan rencana kerja TPAKD tahun 2026 guna memperkuat akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.
Sinergi antara pemerintah daerah dan industri jasa keuangan dinilai menjadi kunci dalam memperluas inklusi keuangan hingga menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Kepala OJK Kalteng, Primandanu Febriyan Aziz, yang diwakili Andrianto Suhada menegaskan peran strategis TPAKD sebagai motor kolaborasi di daerah.
“OJK berkomitmen untuk terus mendorong penguatan peran TPAKD agar penyusunan dan pelaksanaan program inklusi keuangan di daerah dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan tepat sasaran,” terang Andrianto.
Ia menyampaikan bahwa program kerja yang disusun harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mampu menjawab tantangan di lapangan melalui kerja sama yang solid antara pemerintah daerah dan LJK.
Senada dengan itu, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Barito Utara, Barhum Poderlin Girsang, menekankan pentingnya momentum rapat pleno sebagai ajang evaluasi sekaligus perumusan langkah strategis ke depan.
“Saya berharap dengan adanya kegiatan ini dapat menghasilkan kebijakan dan kesepakatan yang konkret, aplikatif, serta selaras dengan kebutuhan dan potensi daerah dan mampu mempercepat akses keuangan daerah secara inklusif dan berkeadilan, sehingga TPAKD benar-benar menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan,” terang Barhum.
Setelah sesi pemaparan, rapat dilanjutkan dengan diskusi interaktif seluruh peserta TPAKD Wilayah Timur.
Diskusi tersebut membahas isu-isu strategis serta berbagai tantangan dalam penyusunan dan implementasi program kerja, guna memastikan rencana yang disusun dapat berjalan efektif dan memberi dampak nyata bagi perekonomian daerah. (asp)