Muara Teweh – Pemerintah Kabupaten Barito Utara menunjukkan konsistensi regulatif dalam penyusunan Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 dengan mengamankan alokasi anggaran pelayanan dasar.
Sikap tegas ini disampaikan oleh Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, ST., MT., di sela agenda Rapat Paripurna DPRD di Gedung Dewan pada Selasa, 14 Juli 2026.
Pemerintah daerah menggaransi pos belanja pendidikan tetap berada di angka minimal 20 persen, sedangkan urusan kesehatan masyarakat dijaga pada batas minimal 10 persen dari total belanja APBD.
Menurut Shalahuddin, kepatuhan alokasi ini bukan sekadar menjalankan kewajiban hukum, melainkan pijakan mendasar guna membangun indeks pembangunan manusia yang tangguh di masa depan.
Selain penguatan sektor sosial, percepatan pembangunan sarana infrastruktur jalan dan fasilitas umum tetap menjadi prioritas penting guna mendongkrak mobilitas perekonomian warga.
Bupati berharap jajaran legislatif dapat menelaah usulan KUA-PPAS ini secara konstruktif demi tercapainya target pembangunan daerah yang tepat sasaran.