Ardianto Soroti Dampak Pemangkasan RKAB Batu Bara

Muara Teweh- Anggota DPRD Barito Utara, Ardianto, meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah antisipatif menyusul dampak pemangkasan kuota produksi batu bara dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang berpotensi memicu PHK massal di sektor pertambangan, Rabu (1/7/2026).

Menurut pandangannya, kebijakan pengurangan kuota produksi tersebut tidak hanya berdampak langsung terhadap perusahaan tambang saja, melainkan juga berimbas luas pada ribuan tenaga kerja.

Para pekerja yang terdampak ini sebagian besar menggantungkan sumber penghidupan keluarganya di sektor pertambangan maupun berbagai industri jasa pendukungnya.

Ia membeberkan data penting bahwa sejak Januari hingga Juni 2026, tercatat sekitar 600 karyawan dari total 900 tenaga kerja pada subkontraktor Grup Office PT PAMA di wilayah SMMS Sekako telah mengalami PHK atau dirumahkan.

Kondisi sosial ekonomi yang mengkhawatirkan ini tentu harus segera menjadi perhatian serius bagi semua pemangku kepentingan di daerah.

Ardianto menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu segera merumuskan langkah strategis guna meminimalkan dampak buruk dari berkurangnya aktivitas pertambangan tersebut.

Melalui fungsi pengawasan, DPRD Barito Utara berharap seluruh pihak dapat bersinergi untuk memastikan perlindungan bagi pekerja lokal tetap menjadi prioritas utama.