Tanggap Darurat Karhutla dan Kekeringan Barsel Kembali Diperpanjang hingga 2 November

BALANGANEWS, BUNTOK – Pemerintah Kabupaten Barito Selatan (Barsel) kembali memperpanjang masa Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dan kekeringan di daerah setempat. Perpanjangan tersebut merupakan tahap ketiga dan diberlakukan selama 30 hari, terhitung sejak 4 Oktober hingga 2 November 2026.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Barito Selatan, Agus In’yulius mengungkapkan, sebelumnya Pemerintah Kabupaten Barito Selatan telah menetapkan status Tanggap Darurat Karhutla dan Kekeringan Ekstrem sejak 5 Agustus 2026 hingga 3 September 2026, dan kemudian diperpanjang pada 4 September hingga 3 Oktober 2026.

Berdasarkan hasil rapat evaluasi yang dipimpin Bupati Barsel Eddy Raya Samsuri pada Jumat (2/10/2026), status tersebut kemudian diperpanjang pada 4 Oktober 2026 hingga 2 November 2026. “Perpanjangan kembali masa tanggap darurat ini karena mempertimbangkan situasi Karhutla dan kekeringan yang masih terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Barito Selatan,” kata Agus, Senin (5/10/2026).

Selama masa perpanjangan tanggap darurat, pemerintah daerah bersama seluruh unsur terkait akan terus meningkatkan koordinasi dalam menghadapi potensi Karhutla dan dampak kekeringan.

Agus mengatakan, perpanjangan masa tanggap darurat diperlukan karena kondisi di lapangan masih menunjukkan tingginya kejadian dan potensi karhutla. Bahkan, sejumlah titik api ditemukan mulai mendekati kawasan perkebunan hingga permukiman warga, sehingga membutuhkan penanganan yang lebih intensif dan terkoordinasi.

“Perpanjangan ini dilakukan agar seluruh sumber daya yang ada dapat mempersiapkan diri secara maksimal dan optimal dalam melakukan penanggulangan karhutla,” ujarnya.

Berdasarkan data per 4 Oktober 2026, beber Agus, setidaknya telah terjadi 239 kali kejadian karhutla dengan total luasan terbakar mencapai sekitar 1.119,96 hektare. “Selama 1-4 Oktober ini saja, setidaknya tercatat ada 9 kali kejadian dengan luasan lahan yang terbakar mencapai 34,5 hektare. Saat ini, selain melakukan pemadaman, tim di lapangan juga terus melakukan pendinginan atau pembasahan di lahan yang terbakar untuk mencegah api kembali menyala,” ujarnya.

Selain karhutla, lanjut Agus, dampak kemarau panjang juga semakin dirasakan masyarakat Kabupaten Barito Selatan. Puluhan desa dilaporkan mengalami kesulitan memperoleh air bersih untuk konsumsi.

“Bahkan kemarin laporan dari Camat Dusun Hilir, ada desa-desa yang terancam terisolir karena air sungai yang sangat dangkal sehingga tidak bisa dilalui oleh saran transportasi air seperti kelotok,” ungkapnya.

Demikian pula dengan dampak kabut asap. Berdasarkan data Indeks Pencemaran Udara (ISPU) selama September-Oktober, kondisi udara Barito Selatan setiap hari nyaris selalu berada pada level berbahaya.

“Selama sebulan terakhir, ISPU kita setiap hari selalu berada pada angka atau level berbahaya, terutama kandungan PM10 dan PM2,5. Dan ini tentu sangat rawan terhadap kondisi kesehatan masyarakat,” sebut Agus.

Sementara itu, Bupati Barito Selatan Eddy Raya Samsuri saat memimpin rapat evaluasi, Jumat (2/10/2026) mengatakan, keputusan memperpanjang masa tanggap darurat dilakukan sebagai upaya pemerintah daerah untuk memastikan penanganan bencana Karhutla dan kekeringan tetap berjalan secara optimal.

Menurutnya, kondisi di lapangan masih memerlukan perhatian dan penanganan bersama, sehingga pemerintah daerah perlu melanjutkan status tanggap darurat untuk memperkuat upaya pencegahan maupun penanggulangan dampak bencana.

“Perpanjangan Tanggap Darurat Karhutla ini kita sepakati setelah melakukan rapat evaluasi bersama seluruh pihak terkait, dan berdasarkan evaluasi tersebut menunjukkan bahwa kondisi di lapangan diketahui kejadian dan potensi karhutla masih sangat tinggi,” ujar Eddy Raya Samsuri.

Selain itu, Eddy Raya menegaskan, persoalan karhutla saat ini tidak lagi sekadar berkaitan dengan jumlah titik api atau luasan lahan yang terbakar. Asap yang dihasilkan, kata dia, telah berkembang menjadi ancaman serius terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat.

“Saat ini, persoalannya bukan lagi hanya mengenai berapa hektare lahan yang terbakar atau berapa titik api yang berhasil dipadamkan. Tetapi juga sudah menyangkut langsung kesehatan dan keselamatan hingga perekonomian masyarakat luas,” ujarnya.

Eddy Raya menambahkan, pemerintah daerah berharap perubahan cuaca dapat segera terjadi sehingga membantu menekan potensi kebakaran hutan dan lahan. Hujan yang turun di sejumlah wilayah diharapkan mampu mengurangi kondisi lahan yang kering dan mudah terbakar. (pri)