Heriyus Minta Perusahaan HGU Perkuat Patroli dan Kesiapan Hadapi Puncak Karhutla

Bupati Heriyus saat mengikuti Rapat Koordinasi Pemerintah dengan Perusahaan Pemegang HGU dalam Penanggulangan dan Penanganan Puncak Karhutla Tahun 2026 secara virtual melalui Zoom Meeting dari Aula A Kantor Bupati Murung Raya

BALANGANEWS, PURUK CAHU – Bupati Murung Raya Heriyus meminta perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) memperkuat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), terutama memasuki periode puncak musim kemarau 2026.

Penegasan tersebut disampaikan Heriyus saat mengikuti Rapat Koordinasi Pemerintah dengan Perusahaan Pemegang HGU dalam Penanggulangan dan Penanganan Puncak Karhutla Tahun 2026 secara virtual melalui Zoom Meeting dari Aula A Kantor Bupati Murung Raya, Senin (7/9/2026).

Rakor yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia itu turut diikuti Sekretaris Daerah Murung Raya Sarwo Mintaro, Asisten I Rahmat K. Tambunan, Asisten II K. Zen Wahyu serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait.

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah pusat memaparkan penguatan operasi darat di sejumlah provinsi yang menjadi wilayah prioritas penanganan Karhutla. Secara nasional, sebanyak 43.481 personel gabungan disiapkan, terdiri dari unsur BNPB, BPBD, TNI-Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api hingga relawan.

Untuk Kalimantan Tengah, kekuatan yang disiapkan mencapai 4.686 personel. Dukungan tersebut dilengkapi berbagai peralatan pemadaman dan perlengkapan operasional yang disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi di lapangan.

Menanggapi langkah tersebut, Heriyus menilai pencegahan harus diperkuat dari wilayah yang memiliki aktivitas dan areal cukup luas, termasuk kawasan yang dikelola perusahaan pemegang HGU.

“Kami minta perusahaan HGU aktif melakukan pencegahan, mulai patroli, memastikan kesiapan armada pemadaman,” tegas Heriyus.

Menurutnya, perusahaan tidak cukup hanya bertindak ketika api sudah muncul. Patroli rutin, pemantauan kondisi lahan serta kesiapan personel dan peralatan harus dilakukan sejak awal untuk mendeteksi potensi kebakaran.

Di sisi pemerintah, Pemkab Murung Raya melalui BPBD dan perangkat daerah terkait terus memetakan wilayah yang memiliki tingkat kerawanan Karhutla. Pemerintah kecamatan juga didorong meningkatkan pengawasan serta memperluas sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya pembukaan lahan dengan cara membakar.

“Kita harus bergerak bersama sejak dini. Karhutla bukan hanya mengancam lingkungan, tetapi juga kesehatan, aktivitas dan keselamatan masyarakat,” ujar Heriyus.

Ia menekankan pentingnya membangun komunikasi cepat antara pemerintah, aparat keamanan, perusahaan dan masyarakat. Setiap informasi mengenai titik api harus segera disampaikan agar penanganan dapat dilakukan sebelum kebakaran berkembang dan meluas.

Penguatan kesiapsiagaan tersebut diharapkan mampu mengurangi risiko Karhutla di Murung Raya selama puncak musim kemarau. Selain memperkuat pencegahan, koordinasi lintas sektor juga diarahkan untuk memastikan respons di lapangan dapat dilakukan secara cepat apabila terjadi kebakaran. (asp)