BALANGANEWS, PURUK CAHU – Pemerintah Kabupaten Murung Raya mulai menyesuaikan arah kebijakan anggaran Tahun Anggaran 2026 dengan perkembangan kondisi daerah dan hasil pelaksanaan APBD hingga semester pertama.
Penyesuaian tersebut disampaikan melalui penyerahan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna ke-9 Masa Sidang II Tahun 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Murung Raya, Kamis (20/8/2026).
Bupati Murung Raya Heriyus diwakili Pj Sekretaris Daerah Murung Raya Sarwo Mintarjo yang membacakan pidato Bupati dalam rapat tersebut. Sidang dipimpin Ketua DPRD Murung Raya Rumiadi dan dihadiri anggota DPRD, unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah serta undangan lainnya.
Dalam penyampaian pemerintah daerah, perubahan KUA dan PPAS dipandang sebagai bagian penting dalam menyesuaikan kebijakan anggaran dengan dinamika pembangunan yang berlangsung sepanjang tahun.
Sejumlah faktor menjadi dasar penyesuaian, antara lain hasil evaluasi pelaksanaan APBD pada semester pertama, perubahan proyeksi pendapatan daerah serta adanya sisa lebih tahun anggaran sebelumnya yang turut memengaruhi struktur APBD 2026.
Pemkab Murung Raya memastikan perubahan arah anggaran tetap diarahkan pada program yang memiliki manfaat langsung bagi masyarakat. Pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan menjadi sejumlah sektor yang tetap mendapat perhatian, termasuk pemenuhan belanja wajib dan mengikat.
Selain menyesuaikan struktur pendapatan dan belanja, pemerintah daerah juga mengusulkan sejumlah pergeseran anggaran serta melakukan penajaman terhadap program yang dinilai menjadi prioritas.
Langkah tersebut diperlukan agar ruang fiskal yang tersedia dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan pembangunan tetap berjalan sesuai dengan visi daerah.
Heriyus berharap proses pembahasan rancangan perubahan KUA dan PPAS dilakukan secara terbuka dan konstruktif. Menurutnya, pembahasan bersama antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD menjadi bagian penting untuk menghasilkan kebijakan anggaran yang tepat.
Masukan dari DPRD juga diharapkan dapat memperkaya proses penyempurnaan rancangan perubahan anggaran, sehingga keputusan yang dihasilkan benar-benar mempertimbangkan kebutuhan pembangunan dan kondisi masyarakat Murung Raya.
Pemerintah daerah menilai sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci dalam memastikan perubahan APBD 2026 tetap memiliki arah yang jelas.
Kerja sama tersebut diharapkan mampu menjaga kesinambungan program pembangunan sekaligus memastikan setiap kebijakan anggaran memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Pemkab Murung Raya selanjutnya berharap pembahasan Rancangan Perubahan KUA dan PPAS 2026 dapat berjalan sesuai ketentuan, sehingga perubahan APBD nantinya mampu memperkuat pelayanan publik, mendukung pembangunan daerah dan mendorong Murung Raya semakin maju serta sejahtera. (asp)