BALANGANEWS, PURUK CAHU – Pemerintah Kabupaten Murung Raya mulai memperkuat pelaksanaan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) 2026–2030 sebagai bagian dari strategi meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memanfaatkan bonus demografi.
Penguatan tersebut ditandai dengan Sosialisasi Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 14 Tahun 2026 tentang PJPK 2026–2030 yang digelar di Aula Bapperida Kabupaten Murung Raya, Selasa (4/8/2026). Kegiatan itu juga membahas Rencana Aksi Daerah serta strategi implementasi PJPK.
Sekretaris Daerah Murung Raya Sarwo Mintarjo hadir mewakili Bupati Heriyus. Turut hadir Kepala DP3DALDUKKB Murung Raya Pirman Prihatin, jajaran kepala perangkat daerah, narasumber dan sejumlah pemangku kepentingan terkait.
Dalam sambutan tertulis Bupati Heriyus yang dibacakannya, Sarwo menyampaikan bahwa pembangunan kependudukan harus ditempatkan sebagai bagian penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Penduduk bukan hanya menjadi sasaran pembangunan, tetapi juga merupakan kekuatan utama yang menentukan keberhasilan pembangunan dalam jangka panjang.
Pemkab Murung Raya telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2026 sebagai pedoman bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam memasukkan aspek kependudukan ke dalam kebijakan, program maupun kegiatan yang dilaksanakan.
“Melalui implementasi peraturan ini, diharapkan berbagai persoalan kependudukan dapat ditangani secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan sehingga mampu melahirkan sumber daya manusia yang sehat, produktif, berkualitas, dan memiliki daya saing,” ujar Sarwo saat membacakan sambutan Bupati.
Menurutnya, sosialisasi tersebut menjadi tahap awal untuk mempercepat penerapan regulasi sekaligus mendukung proyek perubahan dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) yang diinisiasi Kepala DP3DALDUKKB Kabupaten Murung Raya.
Sarwo menegaskan, keberhasilan PJPK tidak cukup hanya dengan adanya regulasi. Setiap OPD perlu memiliki komitmen yang sama dan mengintegrasikan kebijakan kependudukan sejak tahap perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan program.
Hal yang tidak kalah penting, lanjutnya, adalah memastikan seluruh program yang telah dijalankan dapat dipantau dan dievaluasi secara berkala. Dengan demikian, arah pembangunan kependudukan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan menjadi bagian yang terintegrasi dalam pembangunan daerah.
“Pembangunan kependudukan adalah tanggung jawab bersama. Kualitas penduduk hari ini akan menentukan kualitas pembangunan Kabupaten Murung Raya di masa depan,” katanya.
Ia mengajak seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan menjadikan PJPK sebagai landasan untuk memperkuat kualitas keluarga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mempersiapkan masyarakat menghadapi bonus demografi.
“ Mari kita jadikan momentum ini untuk memperkuat sinergi dalam mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, keluarga yang berkualitas, serta mengoptimalkan bonus demografi sebagai modal menuju Murung Raya yang maju, mandiri, dan sejahtera,” tutupnya.
Pemkab Murung Raya berharap penerapan PJPK 2026–2030 dapat menyatukan arah kebijakan antarperangkat daerah. Dengan perencanaan yang lebih terintegrasi, setiap program diharapkan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pencapaian visi Murung Raya Emas 2030. (asp)