BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) memastikan program pembangunan prioritas tetap berjalan meski adanya penurunan Dana Transfer Pusat pada tahun anggaran 2026.
Hal ini disampaikan Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng, Leonard S. Ampung, yang mewakili Gubernur H. Agustiar Sabran dalam Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025 di ruang rapat DPRD Kalteng, Selasa (15/10/2025).
Dalam kesempatan itu, Leonard membacakan jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2026.
“Target pendapatan daerah tahun 2026 mencapai Rp7,105 triliun, disusun secara hati-hati dengan memperhatikan tren ekonomi dan kondisi fiskal nasional,” ujar Leonard S. Ampung saat membacakan jawaban Gubernur.
Namun, ia menjelaskan bahwa terjadi penurunan Dana Transfer Pusat dari Rp4,173 triliun menjadi Rp2,321 triliun serta proyeksi kurang bayar sebesar Rp155 miliar.
Kondisi tersebut, lanjutnya, menyebabkan defisit anggaran sebesar Rp266 miliar. Untuk mengatasinya, Pemprov Kalteng akan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan melakukan efisiensi belanja.
“Meskipun terjadi penurunan Dana Transfer Pusat, Pemerintah Provinsi akan mengantisipasi defisit melalui optimalisasi PAD dan efisiensi belanja, agar program prioritas tetap berjalan sesuai rencana,” kata Leonard.
Dalam tanggapannya terhadap pandangan fraksi DPRD, Gubernur menyampaikan apresiasi atas dukungan dan masukan yang diberikan.
Ia menegaskan, pemerintah tetap berkomitmen memperkuat ekonomi kerakyatan melalui Program Huma Betang, disertai pengembangan UMKM dan koperasi, serta tetap memprioritaskan sektor pendidikan dan kesehatan.
“Pemerintah berkomitmen memperkuat ekonomi kerakyatan melalui Program Huma Betang, mendukung pengembangan UMKM dan koperasi, serta memprioritaskan sektor pendidikan dan kesehatan,” tegasnya.
Selain itu, kepada Fraksi Partai Demokrat, Gubernur juga menjelaskan strategi pengentasan kemiskinan yang dilakukan dengan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, antara lain melalui Kartu Huma Betang Sejahtera. Program ini berfungsi sebagai instrumen integrasi layanan dasar bagi masyarakat kurang mampu.
“Strategi pengentasan kemiskinan akan ditempuh melalui pertumbuhan ekonomi inklusif, antara lain lewat Kartu Huma Betang Sejahtera sebagai instrumen integrasi layanan dasar bagi masyarakat kurang mampu,” paparnya.
Melalui jawaban tersebut, Gubernur Agustiar Sabran berharap pembahasan Raperda dan Pergub APBD Tahun Anggaran 2026 dapat berjalan lancar dan produktif, sehingga seluruh program pembangunan bisa terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami berharap pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2026 dapat berjalan lancar dan produktif, sehingga program pembangunan bisa terealisasi dengan baik dan memberi dampak nyata bagi masyarakat Kalimantan Tengah,” tutupnya.
Menutup pidato, Gubernur juga mengajak seluruh pihak untuk memperkuat sinergi dan kebersamaan dalam mewujudkan Kalimantan Tengah yang Berkah, Maju, dan Sejahtera menuju Indonesia Emas 2045. (asp)
