BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) terus berupaya memperkuat program rehabilitasi hutan dan lahan sebagai langkah strategis mengurangi risiko bencana lingkungan, terutama banjir yang cenderung terjadi secara siklus.
Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Kalteng, Agustan Saining, mengungkapkan bahwa hasil koordinasi pihaknya bersama BPDAS Kahayan dan BPDAS Barito menunjukkan capaian rehabilitasi masih sangat rendah.
Dari total sekitar 90 ribu hektare yang seharusnya direhabilitasi, baru sekitar 20 ribu hektare yang benar-benar terealisasi. Lebih dari 10 ribu hektare lainnya bahkan baru sebatas penyerahan lahan kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti.
“Artinya, kegiatan rehabilitasi ini memang masih jauh dari harapan. Kita perlu melihat kembali apa yang menjadi kendala, apakah dari sisi perencanaan, pelaksanaan, atau koordinasi antar pihak,” ucap Agustan.
Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Rehabilitasi Lahan di Palangka Raya, Kamis (27/11/2025).
Agustan menilai sebenarnya pemerintah saat ini sudah didukung teknologi dan perhatian kebijakan yang lebih baik dibandingkan masa lalu. Selain itu, keberadaan lembaga seperti BNPB juga membantu pemetaan wilayah rawan secara lebih detail.
“Dengan teknologi yang ada, seharusnya kita bisa memetakan secara rinci wilayah mana yang benar-benar membutuhkan rehabilitasi dan bagaimana penanganannya dilakukan secara tepat,” tambahnya.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa rehabilitasi tidak hanya menyasar aspek fisik hutan dan lahan, melainkan juga menyentuh faktor kesadaran manusia sebagai pengelola lingkungan.
“Kalau saya pribadi menilai, yang perlu direhabilitasi bukan hanya hutan, tetapi juga pola pikir kita sebagai manusia. Kesadaran kolektif inilah yang menjadi kunci agar upaya pelestarian lingkungan dapat berjalan berkelanjutan,” ungkapnya. (asp)
