BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) terus mempercepat akselerasi reformasi birokrasi dengan memperkuat kapasitas dan integritas aparatur negara di tingkat tapak.
Melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalteng, pemprov resmi membuka Pelatihan Manajemen Pelayanan Publik Tahun 2026 di Aula BPSDM Kalteng, Senin (18/5/2026).
Agenda strategis yang ditujukan untuk mencetak agen perubahan di tubuh birokrasi ini dibuka oleh Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kalteng, Sunarti.
Dalam pengarahannya, Sunarti mengingatkan seluruh jajaran birokrasi bahwa performa pelayanan instansi pemerintah bersentuhan langsung dengan legitimasi kepuasan publik terhadap jalannya roda pemerintahan.
“Pelayanan publik adalah wajah pemerintah. Kualitas pelayanan menentukan tingkat kepercayaan masyarakat,” ujar Sunarti saat menyampaikan sambutan tertulis Gubernur Kalteng.
Sunarti menekankan, bahwa di tengah tingginya dinamika dan tuntutan era reformasi birokrasi saat ini, setiap ASN dipaksa untuk meninggalkan zona nyaman dan beralih pada pola kerja yang tangkas, adaptif, serta bebas dari pungutan liar.
“ASN dituntut memberikan pelayanan yang cepat, tepat, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat,” tegas Sunarti.
Lebih lanjut, ia menjabarkan bahwa fondasi utama dari terciptanya iklim pelayanan yang prima di dalam pemerintahan terletak pada standarisasi mutu dan integritas spiritual para personelnya.
“Keberhasilan pelayanan publik sangat ditentukan oleh kualitas aparatur. Karena itu, ASN harus terus meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan integritas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” pungkas Sunarti.
Pada kesempatan yang sama, Plh Kepala BPSDM Provinsi Kalteng, Ida Suharti Ningsih, memaparkan bahwa diklat teknis ini dirancang secara khusus untuk membentuk pola pikir (mindset) aparatur sipil yang berorientasi melayani kelompok masyarakat secara totalitas.
“Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kompetensi ASN agar mampu memberikan pelayanan publik yang profesional, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan di unit kerja masing-masing,” ungkap Ida.
Ida menjelaskan, diklat kepemimpinan ini dilaksanakan selama empat hari penuh, terhitung sejak tanggal 18 hingga 21 Mei 2026.
Guna memaksimalkan penyerapan materi, panitia menerapkan metode klasikal, pembedahan studi kasus, diskusi kelompok, hingga praktik penyusunan draf rencana aksi pelayanan publik secara berkala.
“Pelatihan dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif agar peserta memahami dan menerapkan pelayanan publik secara efektif. Melalui pelatihan ini, aparatur diharapkan mampu menghadirkan pelayanan yang lebih responsif, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” tandas Ida.
Melalui program peningkatan mutu SDM ini, Pemprov Kalteng optimistis jajaran birokrasi daerah mampu menghapus stigma pelayanan yang kaku dan birokratis.
Kemudian juga bertransformasi menjadi instansi publik yang andal dan berdaya saing dalam menopang tata kelola pemerintahan yang bersih (good governance). (asp)