BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menyusul masih tingginya aktivitas kebakaran di sejumlah wilayah.
Langkah tersebut dibahas Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran, saat memimpin Rapat Evaluasi Penanggulangan Karhutla di Pos Lapangan Karhutla Jekan Raya, halaman Kantor Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya, Jumat (11/9/2026).
Dalam rapat itu, pemerintah mengevaluasi perkembangan karhutla berdasarkan data Posko PDB Karhutla dan analisis citra satelit Kementerian Kehutanan.
Meski terdapat perbedaan hasil pendataan dari kedua sumber, keduanya sama-sama menunjukkan kondisi karhutla yang masih membutuhkan perhatian serius.
Kabupaten Kotawaringin Timur tercatat sebagai salah satu wilayah dengan jumlah hotspot dan luasan area terbakar yang tinggi. Sementara Kota Palangka Raya menjadi daerah dengan kejadian karhutla terbanyak, disusul sejumlah wilayah lainnya.
Kondisi tersebut terjadi ketika Kalteng memasuki puncak musim kemarau yang turut berdampak terhadap kualitas udara dan aktivitas masyarakat.
Pemprov Kalteng pun terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota serta seluruh unsur terkait.
“Ancaman Karhutla yang kita hadapi di Kalimantan Tengah bukanlah persoalan sederhana. Karakteristik lahan gambut, ditambah musim kemarau panjang akibat El Nino yang diprediksi berlangsung hingga akhir Oktober bahkan awal November 2026, membuat tantangan penanganan semakin berat,” tutur Gubernur.
Meski menghadapi tantangan tersebut, Agustiar menegaskan penanganan karhutla membutuhkan kebersamaan seluruh pihak.
Menurutnya, kekuatan yang dimiliki pemerintah, aparat, relawan, dan masyarakat harus digerakkan secara bersama untuk melindungi warga.
“Seberat apa pun tantangan, saya yakin akan mampu kita atasi selama ada semangat kebersamaan. Bukan tentang siapa yang paling hebat, tetapi bagaimana seluruh kekuatan dapat bergerak bersama untuk menanggulangi Karhutla demi satu tujuan, yaitu melindungi keselamatan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBPK Provinsi Kalteng, Ahmad Toyib, melaporkan sebanyak 2.909 kejadian karhutla telah ditangani dengan total luasan mencapai 9.440,36 hektare.
Untuk memperkuat operasi di lapangan, sebanyak 10.700 personel telah disiagakan. Dukungan operasi udara dari BNPB juga diperkuat dengan enam helikopter dan satu pesawat, dengan empat helikopter di antaranya digunakan untuk pemadaman.
“Kami terus memperkuat kesiapsiagaan dan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada dalam penanganan Karhutla. Personel telah disiagakan untuk mendukung operasi di lapangan, sementara dukungan operasi udara juga terus diperkuat guna mempercepat proses pemadaman dan penanganan Karhutla, terutama pada wilayah-wilayah yang membutuhkan dukungan lebih intensif,” tutur Ahmad Toyib.
Selain itu, pelaksanaan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) diperpanjang hingga 19 September 2026. Di wilayah prioritas Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau, penanganan telah memasuki hari ke-71.
Api dilaporkan telah terkendali dan fokus penanganan kini diarahkan pada pendinginan serta pembasahan untuk mencegah munculnya kembali titik api.
Dari sisi dukungan anggaran, Pemprov Kalteng mengalokasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp45,815 miliar untuk memperkuat sarana dan prasarana penanganan karhutla.
Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk pengadaan 30 mesin pemadam, 1.500 rol selang, 50 kendaraan roda tiga pembawa air, tiga drone thermal, dan 500 alat pelindung diri.
Dukungan kepada masyarakat terdampak juga terus dilakukan melalui penyaluran 1.100 paket bantuan, penyediaan air bersih, serta pemenuhan kebutuhan kesehatan. Saat ini tersedia 87 sarana air bersih dan 237 sumur bor.
Pemprov Kalteng masih mengharapkan dukungan tambahan dari pemerintah pusat berupa dua hingga tiga helikopter water bombing, flexible tank, dan truk tangki guna memperkuat pemadaman melalui operasi darat maupun udara.
Rapat evaluasi tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo, Pangdam XII/Tanjungpura Zainul Arifin, Wakapolda Kalteng Yosi Muhamartha, Danrem, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto beserta jajaran, Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Anton Budiyono, kepala OPD provinsi dan kabupaten/kota, para bupati dan wali kota, serta unsur terkait lainnya. (asp)