Sekda Kalteng Minta Penyerapan Anggaran Dipercepat

Sekda Kalteng Linae Victoria Aden saat sampaikan arahan pada Rakor Dalev Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Triwulan III Tahun 2026 di Aula Bapperida Provinsi Kalteng

BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) meminta seluruh perangkat daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, mempercepat realisasi penyerapan anggaran menjelang berakhirnya Tahun Anggaran 2026.

Langkah tersebut dinilai penting agar program pembangunan yang telah direncanakan dapat terlaksana secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalteng, Linae Victoria Aden, saat membuka Rapat Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi (Rakor Dalev) Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalteng Triwulan III Tahun 2026 di Aula Bapperida Provinsi Kalteng, Kamis (19/11/2026).

Dalam arahannya, Linae mengingatkan bahwa waktu pelaksanaan anggaran 2026 semakin terbatas. Karena itu, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta segera mengambil langkah konkret untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan, tanpa mengabaikan kualitas pekerjaan dan aturan yang berlaku.

“Penyerapan anggaran pada pelaksanaan perubahan APBD Tahun 2026 harus dimaksimalkan, mengingat waktu yang tersisa kurang dari satu setengah bulan. Diperlukan langkah-langkah percepatan dengan tetap memperhatikan kualitas pekerjaan serta ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.

Menurut Linae, percepatan penyerapan anggaran tidak boleh hanya berorientasi pada besarnya realisasi belanja. Setiap anggaran yang digunakan harus menghasilkan program dan kegiatan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Ia juga meminta pemerintah daerah memastikan seluruh belanja pembangunan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Pastikan setiap belanja daerah menghasilkan output yang berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.

Selain mengevaluasi realisasi anggaran, Linae menekankan pentingnya mengintegrasikan Program Strategis Nasional (PSN) ke dalam program kerja pemerintah daerah.

Pelaksanaan program tersebut juga harus dilaporkan setiap semester agar perkembangan dan hasilnya dapat dipantau secara terukur.

Ia menilai hasil evaluasi pembangunan hingga Triwulan III harus menjadi bahan perbaikan dalam penyusunan perencanaan berikutnya. Untuk itu, setiap perangkat daerah perlu menggunakan data yang valid dan akurat agar pelaksanaan pembangunan lebih tepat sasaran, transparan, serta selaras antarsektor.

Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Linae mengingatkan agar keberlanjutan program prioritas daerah tetap dijaga. Pemerintah daerah diminta memfokuskan belanja pada kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dan mendukung agenda pembangunan nasional.

Salah satu program yang menjadi perhatian adalah Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS), yang telah aktif berjalan sejak Februari 2026.

Untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran, pemerintah daerah juga didorong melakukan efisiensi belanja operasional, terutama dengan mengurangi kegiatan yang tidak menjadi prioritas. Namun, penghematan tersebut tidak boleh mengurangi anggaran pelayanan publik maupun program yang menyentuh kebutuhan masyarakat.

Selain pengelolaan belanja, peningkatan pendapatan daerah juga menjadi perhatian. Linae mendorong optimalisasi kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), peningkatan kemudahan investasi, serta penguatan kerja sama dengan pemerintah pusat dalam menjalankan program prioritas nasional.

Pemerintah daerah juga diminta menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pajak dan retribusi, pemanfaatan aset daerah, serta inovasi dalam pelayanan dan pengelolaan pendapatan.

Dalam evaluasi pembangunan, Linae turut mengingatkan seluruh perangkat daerah agar memperhatikan sejumlah indikator penting yang menggambarkan kondisi kesejahteraan masyarakat.

Beberapa indikator tersebut meliputi pertumbuhan ekonomi, prevalensi stunting, angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Selain itu, capaian pembangunan pada sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perkebunan, pertanian, dan perikanan juga perlu terus dipantau dan ditingkatkan.

Sementara itu, Kepala Bapperida Provinsi Kalteng, Syahfitri, dalam laporannya menjelaskan bahwa Rakor Dalev Triwulan III Tahun 2026 bertujuan mengoordinasikan capaian pelaksanaan rencana pembangunan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota se-Kalteng.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan diperoleh data mengenai pencapaian target kinerja program berdasarkan perubahan RKPD Provinsi Kalteng Triwulan III Tahun 2026, termasuk capaian kinerja pemerintah kabupaten/kota.

Rapat koordinasi ini juga menghadirkan narasumber dari sejumlah instansi, di antaranya Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalteng, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalteng, Badan Pusat Statistik, Bapperida, Badan Keuangan dan Aset Daerah, serta Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalteng.

Melalui evaluasi tersebut, Pemprov Kalteng berharap koordinasi antarpemerintah daerah semakin kuat sehingga pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan sesuai target, penggunaan anggaran lebih efektif, dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. (asp)