BALANGANEWS, KASONGAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Katingan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan legislatif dalam melaksanakan prioritas pembangunan. Mulai dari tahapan perencanaan, legislasi, implementasi, hingga pengawasan.
Sinergi ini dinilai krusial agar program yang direncanakan dapat berjalan sesuai harapan dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat.
“Dengan kerja sama yang baik, semua yang telah direncanakan bisa berjalan sesuai harapan dan bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat,” ujar anggota DPRD Katingan, Toni Yosepta, baru-baru ini.
Toni juga mendorong agar pemerintah daerah terus mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Tengah terkait pengelolaan keuangan daerah.
“Opini WTP perlu dijaga, sehingga penggunaan anggaran daerah selalu dievaluasi dan diperbaiki demi pembangunan yang berkelanjutan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Toni menyebutkan bahwa aturan yang kuat sangat dibutuhkan dalam mengelola keuangan daerah secara optimal. Regulasi yang efektif akan menjadi dasar yang kokoh untuk menjaga agar pengelolaan keuangan berjalan sesuai ketentuan.
“Pengelolaan yang baik dan berbasis aturan yang jelas penting agar semua program pembangunan bisa dilaksanakan dengan tepat,” tambahnya.
Ia juga mengingatkan bahwa saat ini sistem pelaporan anggaran telah beralih ke format elektronik, sehingga seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemkab Katingan harus bekerja profesional dan memahami sistem keuangan ini.
“Kerja sama di semua sektor akan memberikan dampak besar dalam memanfaatkan anggaran daerah untuk pembangunan dan keberlanjutan pemerintahan,” ujar Toni yang juga politisi dari Partai Golkar. (fe)
