BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Lohing Simon, menegaskan bahwa program transmigrasi yang akan dilaksanakan di Kabupaten Sukamara harus diisi sepenuhnya oleh masyarakat lokal.
Penegasan tersebut disampaikan untuk memastikan program ini benar-benar memberikan manfaat bagi warga Kalteng, khususnya masyarakat setempat.
“Kita tidak menolak program transmigrasi, akan tetapi yang kita tolak itu kegiatan transmigrasi yang membawa orang luar masuk,” ucap Lohing, Selasa (12/8/2025).
Menurutnya, pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya agar program tersebut dapat melibatkan 100 persen peserta dari warga lokal. Upaya ini mendapat respons positif dari pemerintah pusat melalui kementerian terkait.
“Sekarang sudah diupayakan oleh pemerintah daerah dan sudah dijawab oleh pemerintah pusat melalui kementerian, bahwa yang mengisi transmigrasi di Kabupaten Sukamara itu 100 persen masyarakat lokal,” tambahnya.
Lohing menyebut, program ini nantinya akan menjadi translokal, di mana seluruh pesertanya berasal dari warga lokal. Saat ini, pembangunan masih difokuskan di Kabupaten Sukamara dengan memastikan lahan yang digunakan sudah dalam kondisi clear and clean.
“Saat ini, pembangunan masih difokuskan di Kabupaten Sukamara, dengan memastikan lahan yang digunakan sudah clear and clean,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalteng, Farid Wajdi, juga menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk mengisi program transmigrasi di Sukamara dengan 100 persen masyarakat lokal.
Dengan kebijakan ini, diharapkan program transmigrasi di Sukamara dapat menjadi model pembangunan berbasis masyarakat lokal yang memperkuat perekonomian dan kesejahteraan warga setempat. (asp)
