BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah (Kalteng) mengingatkan pemerintah daerah setempat untuk lebih cermat dan adaptif dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Hal ini menyusul adanya tren penurunan dana transfer dari pemerintah pusat yang menuntut penguatan sektor pendapatan daerah.
Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Purdiono, menyatakan bahwa kondisi fiskal saat ini mengharuskan Pemprov setempat melakukan langkah strategis, terutama dalam menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar pembangunan tetap berjalan optimal tanpa ketergantungan berlebih pada pusat.
“Dengan melihat tren penurunan transfer dari pusat, Pemprov Kalteng harus mulai memperkuat kemandirian fiskal daerah. Salah satunya dengan menggali potensi PAD secara lebih maksimal dan berkelanjutan,” ucap Purdiono, Selasa (10/2/2026).
Ia menekankan bahwa upaya peningkatan pendapatan daerah harus dilakukan melalui inovasi dan perbaikan tata kelola, bukan dengan kebijakan yang memberatkan warga.
“Upaya meningkatkan PAD tidak boleh dilakukan secara instan, apalagi sampai membebani masyarakat. Pemerintah daerah, perlu melakukan terobosan dengan mengoptimalkan sektor-sektor potensial, memperbaiki tata kelola pajak dan retribusi, serta mendorong iklim investasi yang sehat dan berpihak pada kepentingan daerah,” tambahnya.
Selain sisi pendapatan, legislator ini juga menyoroti pentingnya rasionalisasi anggaran. Menurutnya, efisiensi belanja daerah pada pos-pos non-prioritas menjadi langkah yang tidak terelakkan dalam situasi keterbatasan fiskal saat ini.
“Efisiensi itu penting. Pemerintah bisa melakukan penghematan pada belanja yang tidak mendesak, seperti pengadaan barang dan jasa tertentu serta perjalanan dinas. Tujuannya agar anggaran yang ada benar-benar difokuskan untuk kebutuhan dasar masyarakat,” lanjut Purdiono.
Ia menegaskan bahwa kebijakan efisiensi ini justru bertujuan untuk memastikan program-program strategis di sektor pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar tetap mendapatkan porsi anggaran yang memadai.
“Dalam penyusunan APBD 2026, juga mengingatkan pentingnya sinergi kebijakan daerah dengan arah kebijakan nasional. Selain itu, APBD harus selaras dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD,” tuturnya.
Politisi Partai Golkar ini memastikan bahwa lembaga legislatif akan menjalankan fungsi pengawasan secara ketat selama proses pembahasan anggaran guna menjamin prinsip keadilan bagi rakyat.
“Kami di DPRD akan mengawal pembahasan APBD secara ketat. Setiap rupiah yang dianggarkan harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan tidak menambah beban rakyat,” ungkapnya. (asp)