BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah (Kalteng) mendesak pemerintah daerah untuk memperketat pengawasan terhadap armada angkutan milik Perusahaan Besar Swasta (PBS) yang melintasi jalan umum.
Praktik penggunaan pelat nomor luar daerah serta muatan berlebih (over dimension over load/ODOL) dinilai sangat merugikan infrastruktur dan pendapatan daerah.
Anggota Komisi IV DPRD Kalteng, Maryani Sabran, mengungkapkan bahwa di lapangan masih banyak ditemukan kendaraan angkutan perusahaan yang diduga melanggar ketentuan tonase.
Kondisi ini diperparah dengan banyaknya kendaraan operasional yang tidak terdaftar di Kalteng, meski aktivitas usahanya berada di Bumi Tambun Bungai.
“Yang terjadi sangat luar biasa, banyak perusahaan yang menetap di Kalteng menggunakan pelat luar dengan muatan yang melebihi kapasitas jalan di sini,” kata Maryani di Palangka Raya, Rabu (25/3/2026).
Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan bahwa penggunaan pelat nomor luar daerah oleh perusahaan yang beroperasi di Kalteng berdampak pada hilangnya potensi pajak kendaraan bermotor bagi daerah.
Selain itu, muatan yang melebihi kapasitas jalan secara konsisten mempercepat kerusakan aspal yang dibiayai oleh uang rakyat.
Maryani menilai pengawasan yang ada saat ini masih belum maksimal. Oleh karena itu, diperlukan langkah konsisten dan berkelanjutan agar aturan di jalan raya benar-benar dipatuhi oleh pihak swasta.
“Tidak mungkin melarang sepenuhnya angkutan PBS ini melintasi jalan. Jadi yang dilakukan hanya memastikan tidak ada pelanggaran dan kapasitas angkutannya tidak melebihi tonase,” ucapnya menekankan.
Meski mengakui peran PBS dalam mendukung denyut ekonomi daerah, Maryani mengingatkan bahwa kepatuhan terhadap aturan berlalu lintas dan batasan tonase harus menjadi prioritas utama.
Ia berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret melalui koordinasi lintas sektor, termasuk dengan aparat penegak hukum.
“Kami harapkan pengawasan tidak hanya pada saat ada temuan pelanggaran, tetapi dilakukan berkelanjutan dengan kerja sama lintas sektor,” pungkas Maryani.
Persoalan angkutan PBS ini terus menjadi isu krusial di Kalimantan Tengah, mengingat tingginya biaya pemeliharaan jalan provinsi dan nasional yang seringkali rusak akibat beban kendaraan yang melampaui kelas jalan yang tersedia. (asp)