BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Faridawaty Darland Atjeh, menyoroti dasar penetapan kuota sebanyak 40 penyandang disabilitas terlantar sebagai sasaran program Dinas Sosial (Dinsos) provinsi setempat.
“Penetapan 40 orang itu parameternya apa? Kemudian sasarannya daerah mana saja?” tanyanya saat rapat bersama Dinas Sosial di Palangka Raya dikutip dari beberapa media, Jumat (20/11/2026).
Menurut Faridawaty, perencanaan anggaran pelayanan sosial harus memiliki landasan data yang jelas agar penyaluran bantuan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
Ia menilai, penentuan jumlah penerima manfaat tidak cukup hanya berdasarkan angka yang tercantum dalam dokumen perencanaan, melainkan perlu disertai penjelasan terbuka mengenai metode pendataan, kriteria penerima, sumber data, hingga cakupan wilayah prioritas agar program dapat dipertanggungjawabkan secara terukur.
“Kita memiliki 13 kabupaten dan satu kota. Setiap penganggaran harus memiliki barometer yang jelas,” tegas Ketua Fraksi Partai NasDem ini.
Faridawaty mengingatkan, Kalimantan Tengah memiliki wilayah yang luas dengan kondisi geografis serta karakteristik kebutuhan sosial yang beragam di setiap daerah.
Oleh sebab itu, proses pendataan dan alokasi bantuan diminta tidak hanya terpusat pada wilayah tertentu saja, melainkan menjangkau warga rentan di pelosok daerah.
Ia juga menekankan, keberhasilan program pelayanan sosial tidak semata-mata diukur dari besaran anggaran maupun angka kuota yang ditetapkan, tetapi dari ketepatan sasaran serta pemerataan layanan di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.
“Setiap penganggaran harus memiliki barometer yang jelas, berdasarkan data dan kebutuhan di lapangan, agar program pemerintah benar-benar tepat sasaran dan merata,” ujarnya.
Keterbukaan data dan indikator tersebut dinilai penting bagi legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan sekaligus memastikan program penanganan kelompok rentan di Kalimantan Tengah berjalan efektif dan berkeadilan. (asp)





