Balanganews, Palangka Raya – Langkah penertiban truk Over Dimension Over Loading (Odol) yang digencarkan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Palangka Raya mendapat dukungan kuat dari DPRD. Wakil Ketua II Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Syaufwan Hadi, menegaskan bahwa operasi ini harus berjalan berkelanjutan, bukan sekadar aksi musiman.
Menurut Syaufwan, tingginya mobilitas truk angkutan dari Kalimantan Selatan, khususnya di jalur perbatasan, membuat pengawasan di pintu masuk kota menjadi kunci utama mencegah kecelakaan dan kerusakan struktur jalan.
“Odol ini ibarat bom berjalan di jalan raya. Bukan cuma melanggar aturan, tapi mengancam keselamatan dan menggerus kualitas jalan yang dibangun dengan APBD besar,” ujarnya, Sabtu (1/11/2025).
Ia mendorong kolaborasi lapangan antar Dishub, kepolisian, hingga operator angkutan, termasuk penguatan pemeriksaan di check point perbatasan dan titik retribusi strategis. Menurutnya, sinergi ini penting agar praktik Odol bisa diputus dari hulunya.
Di sisi lain, legislator PAN ini juga menilai perlunya pendekatan edukatif ke pelaku usaha agar mereka memahami bahwa keuntungan instan dari muatan berlebih tidak sebanding dengan dampak sosial-ekonomi jangka panjang.
“Kami tak hanya dukung penindakan, tapi juga literasi keselamatan angkutan. Pengusaha perlu dilibatkan agar solusi ini tidak timpang, tetap pro-ekonomi, tapi tidak mengorbankan publik,” jelasnya.
Syaufwan mengapresiasi keberadaan Peraturan Wali Kota Nomor 12/2023 tentang rute dan jam operasional angkutan barang, sebagai landasan kontrol lalu lintas di Palangka Raya. Ia pun memastikan DPRD akan memaksimalkan fungsi pengawasan dan evaluasi reguler terhadap implementasi di lapangan.
“Kita sudah punya instrumen hukum, sekarang tinggal nyalakan komitmen eksekusinya. DPRD siap jadi benteng kebijakan dan pengawas agar truk Odol benar-benar enyah dari jalanan kita,” tutupnya. (yud)
