BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kota Palangka Raya menjadi perhatian DPRD setempat. Pemerintah daerah diminta segera mengambil langkah cepat untuk mengatasi persoalan distribusi bahan bakar minyak (BBM) yang berdampak pada aktivitas masyarakat.
Anggota Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Nookhalis Ridha, mengaku prihatin terhadap antrean BBM yang masih terjadi. Ia menilai pemerintah daerah perlu bergerak cepat untuk menjaga situasi tetap kondusif agar persoalan tidak semakin meluas.
“Kami berharap masyarakat tetap tenang dan tidak terpancing kepanikan sehingga kondisi di lapangan tetap aman serta terkendali,” ujarnya, Jumat (8/5/2026).
Ridha juga meminta Pemerintah Kota Palangka Raya memperkuat koordinasi dengan Pertamina guna mengetahui penyebab utama antrean panjang di SPBU. Menurutnya, kepastian mengenai distribusi dan kuota BBM diperlukan agar langkah penanganan dapat ditentukan secara tepat.
“Perlu dipastikan apakah antrean ini dipicu berkurangnya kuota BBM atau terdapat faktor lain di lapangan,” katanya.
Ia menegaskan penanganan persoalan BBM tidak dapat hanya menjadi tanggung jawab pemerintah kota. Menurut Ridha, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga perlu terlibat mengingat Palangka Raya merupakan ibu kota provinsi.
“Pemerintah provinsi perlu ikut turun tangan agar persoalan antrean BBM ini dapat segera teratasi,” tegasnya.
Selain itu, Ridha mengimbau masyarakat tidak melakukan pembelian berlebihan maupun penimbunan BBM karena dapat memperburuk situasi. Ia optimistis kondisi akan kembali normal apabila distribusi berjalan lancar dan koordinasi antarinstansi diperkuat.
“Masyarakat diharapkan tetap menjalankan aktivitas seperti biasa sambil menunggu langkah konkret pemerintah untuk menstabilkan pasokan BBM,” pungkasnya. (asp)