BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Palangka Raya meminta Pemerintah Kota melakukan evaluasi terhadap pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah. Perhatian tersebut terutama diarahkan pada capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pemanfaatan aset milik pemerintah.
Sorotan itu disampaikan dalam laporan Banggar terkait hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2025.
Anggota Banggar DPRD Kota Palangka Raya, Sudarto, mengungkapkan masih ada tujuh organisasi perangkat daerah (OPD) yang belum mampu memenuhi target PAD yang telah ditetapkan pada 2025.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan masih adanya potensi daerah yang belum dikelola secara maksimal untuk mendukung penerimaan pemerintah kota.
“Masih terdapat tujuh SKPD yang tidak mencapai target. Hal ini antara lain disebabkan belum optimalnya pengendalian potensi daerah yang dimiliki Pemerintah Kota Palangka Raya,” ujarnya, Rabu (16/7/2026).
Karena itu, Banggar mendorong adanya evaluasi terhadap kinerja OPD yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan pendapatan. Pengawasan terhadap potensi penerimaan dinilai perlu diperkuat agar target PAD tidak hanya menjadi angka dalam perencanaan, tetapi dapat direalisasikan secara optimal.
Selain kinerja OPD, DPRD juga meminta Pemko mempercepat penguatan sistem digitalisasi dalam pemungutan pajak daerah. Digitalisasi dinilai dapat membantu meningkatkan efektivitas pengelolaan, sekaligus membuat proses pemungutan lebih efisien dan transparan.
Perhatian Banggar tidak berhenti pada sektor pajak dan retribusi. Pengelolaan aset daerah juga menjadi salah satu catatan karena dinilai masih memiliki peluang besar untuk memberikan tambahan penerimaan bagi daerah.
Sudarto mengatakan sejumlah aset milik pemerintah kota sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan pendapatan apabila dikelola dengan perencanaan dan mekanisme yang lebih baik.
“Pemanfaatan aset daerah belum berjalan maksimal sehingga peluang untuk menambah penerimaan daerah masih terbuka dan perlu dioptimalkan oleh pemerintah kota,” katanya.
Menurutnya, pendataan dan pemetaan terhadap aset daerah perlu dilakukan secara menyeluruh. Dengan mengetahui aset mana yang produktif maupun yang belum termanfaatkan, pemerintah dapat menentukan langkah pengelolaan yang lebih tepat.
Banggar berharap rekomendasi tersebut menjadi bahan evaluasi bagi Pemko Palangka Raya dalam memperbaiki pengelolaan pendapatan. Optimalisasi PAD dan aset daerah dinilai penting untuk memperkuat kemampuan fiskal sekaligus mendukung pembiayaan pembangunan.
Evaluasi secara berkelanjutan juga diperlukan agar persoalan yang sama tidak terus berulang dan target penerimaan daerah pada tahun-tahun berikutnya dapat dicapai secara lebih optimal. (asp)