BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Gugurnya tiga anggota Satresnarkoba Polres Katingan dalam operasi pemberantasan narkotika menjadi perhatian Wakil Ketua II Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Syaufwan Hadi. Ia meminta aparat penegak hukum tidak berhenti pada penindakan terhadap pelaku di lapangan, tetapi mengembangkan penyelidikan hingga seluruh jaringan dan aktor utama di balik peredaran narkoba.
Peristiwa yang terjadi di Desa Tumbang Kalemei, Kabupaten Katingan, menurut Syaufwan, menunjukkan bahwa jaringan narkotika semakin berani menghadapi aparat. Kondisi tersebut sekaligus menjadi peringatan serius mengenai besarnya ancaman kejahatan narkoba di tengah masyarakat.
“Gugurnya tiga anggota Satresnarkoba Polres Katingan merupakan duka yang mendalam. Ini juga menjadi alarm keras bahwa jaringan narkotika sudah menghadirkan ancaman yang sangat serius, termasuk terhadap aparat yang menjalankan tugas negara,” ujar Syaufwan, Selasa (7/7/2026).
Menurutnya, tindakan kekerasan yang dilakukan pelaku hingga menyebabkan anggota kepolisian kehilangan nyawa tidak boleh dipandang sebagai tindak pidana biasa. Perlawanan tersebut menunjukkan bahwa aparat menghadapi kelompok yang memiliki keberanian dan kemampuan untuk melakukan kekerasan ketika jaringannya hendak dibongkar.
Karena itu, Syaufwan mendorong aparat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap strategi operasi, khususnya ketika menjalankan penindakan di wilayah yang memiliki tingkat risiko tinggi. Informasi mengenai kondisi lapangan, karakter jaringan dan potensi perlawanan harus menjadi bagian dari perencanaan sebelum operasi dilakukan.
“Keselamatan personel harus menjadi perhatian utama. Operasi di wilayah berisiko tinggi perlu didukung informasi yang akurat, pemetaan situasi dan perlengkapan pengamanan yang memadai agar anggota di lapangan tidak bekerja dengan risiko yang tidak terukur,” katanya.
Di sisi lain, ia meminta aparat tetap melanjutkan upaya pemberantasan tanpa memberikan ruang bagi jaringan narkotika untuk berkembang. Pengungkapan kasus menurutnya harus diarahkan pada seluruh mata rantai, mulai dari pengedar hingga pihak yang memiliki kendali lebih besar dalam jaringan tersebut.
Syaufwan menegaskan penindakan tidak boleh berhenti setelah pelaku lapangan diamankan. Pengembangan perkara diperlukan untuk mengetahui sumber barang, jalur distribusi, pihak yang membiayai hingga aktor utama yang mengendalikan peredaran.
“Aparat tidak boleh mundur. Jaringan ini harus dibongkar secara menyeluruh sampai ke aktor utamanya. Ketika pelaku sudah berani melakukan kekerasan terhadap aparat, berarti ancamannya tidak bisa lagi dianggap ringan,” tegasnya.
Ia juga menilai penggunaan senjata dalam aksi perlawanan menunjukkan adanya eskalasi ancaman yang perlu diantisipasi dalam operasi pemberantasan narkotika. Menurutnya, karakter kejahatan narkoba yang semakin kompleks membutuhkan strategi penegakan hukum yang lebih kuat dan terukur.
Syaufwan menambahkan, dampak peredaran narkoba tidak mengenal batas usia maupun latar belakang ekonomi. Karena itu, pemberantasannya membutuhkan keterlibatan seluruh unsur, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, keluarga dan masyarakat.
“Kejahatan narkoba sudah menjadi ancaman bagi semua lapisan masyarakat. Karena itu, pemberantasannya harus dilakukan secara serius, konsisten dan menyentuh sampai ke akar jaringan,” pungkasnya. (asp)





