BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Fraksi Golkar DPRD Kota Palangka Raya mengingatkan pemerintah daerah agar penyusunan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dilakukan secara cermat dengan memperhatikan capaian realisasi anggaran dan kebutuhan masyarakat.
Juru Bicara Fraksi Golkar, Hasan Busyairi, menilai evaluasi terhadap pelaksanaan APBD berjalan menjadi langkah penting sebelum pemerintah menetapkan penyesuaian pendapatan dan belanja daerah. Hal ini diperlukan agar anggaran yang tersedia dapat digunakan secara optimal untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan.
Berdasarkan data hingga akhir Juli 2026, pendapatan daerah tercatat mencapai Rp581,3 miliar atau 48,55 persen dari target Rp1,1 triliun. Sementara itu, realisasi belanja daerah baru sebesar Rp496,5 miliar atau 40,46 persen dari pagu lebih dari Rp1,2 triliun.
“Data tersebut menjadi gambaran penting mengenai kondisi pelaksanaan APBD yang sedang berjalan dan dapat dijadikan dasar dalam menyusun perubahan anggaran,” ujar Hasan, Rabu (2/9/2026).
Menurutnya, capaian tersebut perlu menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan program yang harus dipertahankan, diperkuat, maupun disesuaikan. Perubahan anggaran juga harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah agar rencana belanja tetap realistis dan dapat dilaksanakan.
Dalam rancangan perubahan APBD 2026, pendapatan Kota Palangka Raya diproyeksikan mencapai Rp1,22 triliun. Adapun belanja daerah direncanakan sebesar Rp1,27 triliun dengan pembiayaan netto sekitar Rp53,26 miliar.
Hasan menegaskan, penyesuaian tersebut harus disertai penentuan prioritas yang jelas. Menurutnya, besarnya alokasi anggaran tidak akan memberikan hasil maksimal apabila pelaksanaannya lambat atau tidak menjawab kebutuhan masyarakat.
“Perubahan anggaran harus tetap diarahkan pada program-program yang memiliki manfaat nyata bagi masyarakat, mendukung pelayanan publik, memperkuat pembangunan daerah, serta menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya efektivitas penggunaan anggaran. Pemerintah daerah diharapkan tidak hanya mengejar peningkatan serapan, tetapi memastikan setiap program berjalan sesuai rencana dan menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan warga.
Fraksi Golkar pun menyatakan dukungan terhadap pembahasan Rancangan Perubahan APBD 2026 bersama pemerintah kota. Melalui pembahasan tersebut, diharapkan struktur anggaran dapat disesuaikan dengan kondisi fiskal terkini sekaligus memperkuat pelaksanaan program prioritas.
Hasan berharap pemerintah mampu menjaga keseimbangan antara pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah sehingga anggaran yang telah direncanakan dapat direalisasikan secara efektif dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Kota Palangka Raya. (asp)