BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Perencanaan kawasan permukiman di Kota Palangka Raya hingga 2045 perlu memastikan masyarakat tidak hanya memiliki rumah, tetapi juga lingkungan tempat tinggal yang didukung infrastruktur memadai. Hal ini menjadi perhatian Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Subandi, dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Tahun 2026–2045.
Subandi menilai pertumbuhan kota harus diimbangi dengan perencanaan perumahan yang terintegrasi. Tanpa persiapan yang matang, perkembangan kawasan hunian berpotensi menimbulkan persoalan baru, terutama ketika pembangunan rumah tidak disertai fasilitas dasar yang memadai.
“Raperda ini penting untuk memastikan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dapat dilakukan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan,” ujar Subandi saat Rapat Paripurna DPRD Kota Palangka Raya, Senin (31/8/2026).
Menurutnya, dokumen perencanaan dengan jangka waktu hingga 2045 harus mampu mengantisipasi pertumbuhan penduduk, peningkatan kebutuhan hunian, serta perluasan wilayah perkotaan. Berbagai aspek tersebut perlu dipertimbangkan agar pembangunan permukiman tetap sejalan dengan tata ruang dan arah perkembangan kota.
Ia mengingatkan, keberadaan rumah saja belum cukup untuk menjamin kualitas hidup masyarakat. Kawasan hunian juga membutuhkan jalan yang memadai, sistem drainase, sanitasi, serta fasilitas umum dan fasilitas sosial yang menunjang aktivitas warga.
“Jangan sampai pembangunan rumah berjalan, tetapi infrastrukturnya tidak siap,” tegasnya.
Subandi menambahkan, kesiapan infrastruktur dasar turut menentukan keamanan, kesehatan, dan kenyamanan lingkungan tempat tinggal. Karena itu, pembangunan perumahan perlu dirancang secara terpadu sejak tahap perencanaan, bukan baru dilengkapi setelah kawasan tersebut berkembang.
“Jadi bukan hanya berapa banyak rumah yang dibangun, tetapi bagaimana kawasan itu menjadi tempat tinggal yang layak bagi masyarakat,” jelas Subandi.
DPRD Kota Palangka Raya akan mencermati materi dalam Raperda RP3KP agar ketentuan yang disusun dapat menjadi pedoman nyata bagi pemerintah daerah dalam mengarahkan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
Subandi berharap regulasi tersebut mampu menjaga pertumbuhan kawasan hunian tetap terkendali, sekaligus memastikan kebutuhan infrastruktur dan fasilitas dasar menjadi bagian dari prioritas pembangunan Kota Palangka Raya hingga 2045.
“DPRD akan mencermati substansi Raperda ini agar regulasi yang dihasilkan benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung pembangunan Kota Palangka Raya hingga 2045,” pungkasnya. (asp)