BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Kebutuhan perbaikan jalan di kawasan permukiman masih menjadi salah satu aspirasi masyarakat yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Kota Palangka Raya. DPRD berharap usulan tersebut terus ditindaklanjuti melalui perencanaan pembangunan yang mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi di lapangan.
Wakil Ketua I Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Hap Baperdu, mengatakan pembangunan daerah secara umum masih berjalan sesuai arah kebijakan pemerintah. Kendati demikian, sejumlah pekerjaan infrastruktur tetap memerlukan evaluasi agar hasil pembangunan semakin dirasakan masyarakat.
Menurut Hap, keterbatasan anggaran membuat pemerintah harus memilah program yang akan dilaksanakan terlebih dahulu. Penentuan prioritas tersebut perlu mempertimbangkan tingkat urgensi, sehingga kebutuhan mendesak dapat ditangani tanpa mengabaikan usulan masyarakat lainnya.
“Sejauh ini on the track, walaupun memang di sana-sini perlu perhatian dan penyempurnaan. Itu lumrah di era saat ini karena tuntutan masyarakat ingin yang terbaik,” ujar Hap, Jumat (4/9/2026).
Ia menjelaskan, aspirasi mengenai pembangunan jalan kerap disampaikan warga melalui kegiatan reses anggota DPRD. Namun, tidak semua usulan dapat langsung direalisasikan karena adanya penyesuaian program dan anggaran untuk kebutuhan lain.
“Misalnya ada jalan yang seharusnya selesai dikerjakan tahun sebelumnya, tetapi karena ada sesuatu yang mendesak bagi pemerintah, sebagian anggarannya bisa dialihkan,” jelasnya.
Meski memahami adanya kebutuhan penyesuaian anggaran, Hap menekankan pentingnya pemerintah memberikan penjelasan kepada masyarakat apabila pembangunan yang telah direncanakan harus ditunda. Informasi yang terbuka dinilai dapat membantu warga memahami pertimbangan pemerintah sekaligus mengetahui perkembangan tindak lanjut usulan mereka.
Ia menilai, keberhasilan pembangunan tidak hanya dilihat dari kesesuaian program dengan perencanaan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Jalan lingkungan, misalnya, berkaitan langsung dengan akses keluar masuk permukiman, kelancaran aktivitas harian, serta kemudahan warga menjangkau fasilitas umum.
Karena itu, Hap berharap pemerintah kota tetap memberikan ruang bagi usulan perbaikan jalan dalam penyusunan program pembangunan berikutnya. Evaluasi secara berkala diperlukan agar kebutuhan yang belum terpenuhi tidak terabaikan dan dapat dipertimbangkan sesuai kemampuan anggaran daerah.
“Hal seperti itu hal biasa. Tetapi pada prinsipnya kalau saya lihat, pembangunan masih on the track. Hanya saja memang perlu perhatian dari pemerintah, khususnya jalan-jalan lingkungan,” katanya.
Ia menegaskan, DPRD akan terus mendorong agar kebutuhan infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan kehidupan warga menjadi bagian dari perhatian pemerintah kota, dengan tetap memperhatikan skala prioritas dan keberlanjutan pembangunan. (asp)