BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota Palangka Raya bersama DPRD menyepakati penyesuaian anggaran daerah melalui Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Salah satu perangkat daerah yang memperoleh tambahan alokasi anggaran adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dengan kenaikan dari Rp7,3 miliar menjadi Rp10,1 miliar.
Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Subandi, menjelaskan bahwa penambahan anggaran tersebut merupakan bagian dari penyesuaian belanja daerah dalam APBD Perubahan. Dukungan ini diharapkan dapat menunjang pelaksanaan tugas BPBD, termasuk kesiapan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Hal itu disampaikan Subandi dalam Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027 di ruang rapat paripurna DPRD Kota Palangka Raya, Kamis (17/9/2026).
Dalam rapat tersebut, Subandi turut memaparkan perubahan sejumlah komponen anggaran daerah. Secara keseluruhan, APBD Perubahan 2026 meningkat sekitar Rp28 miliar dibandingkan APBD murni, menjadi sekitar Rp1,226 triliun.
“Setelah melalui pembahasan di perubahan ini menjadi Rp1,226 triliun sekian atau naik sekitar Rp28 miliar dibandingkan APBD murni,” katanya.
Peningkatan juga terjadi pada target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika sebelumnya ditetapkan sekitar Rp359 miliar, dalam APBD Perubahan target tersebut naik menjadi sekitar Rp375,7 miliar atau bertambah lebih dari Rp16 miliar.
“Intinya dalam proses pembahasan ini, baik itu pendapatan daerah maupun PAD mengalami kenaikan,” ujar Subandi.
Sementara itu, dari sisi belanja, anggaran yang sebelumnya berada di kisaran Rp1,2 triliun meningkat menjadi sekitar Rp1,279 triliun, dengan penambahan kurang lebih Rp52 miliar.
Subandi menegaskan, penyesuaian anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung kebutuhan organisasi perangkat daerah (OPD), terutama dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat dan program prioritas pemerintah kota.
“Kenaikan-kenaikan itu adalah dalam rangka pelayanan publik dan mendukung program prioritas Pak Wali Kota,” ucapnya.
Kenaikan alokasi untuk BPBD menjadi salah satu langkah penguatan dukungan anggaran pada sektor kebencanaan. Dengan tambahan sekitar Rp2,8 miliar, kebutuhan penanganan bencana diharapkan dapat didukung lebih baik, khususnya dalam menghadapi potensi karhutla yang menjadi perhatian di Kota Palangka Raya.
Meski demikian, efektivitas tambahan anggaran tersebut nantinya akan bergantung pada pelaksanaan program dan pemanfaatannya sesuai kebutuhan penanggulangan bencana di lapangan. (asp)