BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – DPRD Kota Palangka Raya menutup Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025/2026 dengan sejumlah capaian dalam pelaksanaan tugas kedewanan. Selama kurang lebih empat bulan, berbagai agenda pembahasan telah diselesaikan, termasuk penetapan produk hukum dan keputusan DPRD.
Penutupan masa persidangan tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna ke-10 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025/2026, Rabu (12/8/2026).
Ketua DPRD Kota Palangka Raya Subandi mengatakan, rapat paripurna kali ini sekaligus membahas dua agenda penting, yakni pengesahan hasil pembahasan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026, serta penutupan masa persidangan.
“Alhamdulillah, selama kurang lebih empat bulan masa persidangan, banyak produk dewan yang berhasil diselesaikan, baik berupa peraturan daerah maupun keputusan-keputusan DPRD yang telah melalui tahapan pembahasan,” kata Subandi.
Berdasarkan laporan yang disampaikan dalam rapat paripurna, terdapat sembilan keputusan DPRD yang telah ditetapkan sepanjang Masa Persidangan III.
Selain keputusan tersebut, sejumlah rancangan peraturan daerah juga telah menjalani tahapan pembahasan hingga kemudian ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Subandi menilai capaian tersebut menunjukkan pelaksanaan fungsi DPRD terus berjalan sesuai tugas dan kewenangannya. Produk yang dihasilkan menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, serta pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah.
Dengan berakhirnya masa persidangan, agenda DPRD selanjutnya beralih pada kegiatan reses. Seluruh anggota dewan akan turun langsung ke daerah pemilihan masing-masing selama dua hari untuk menjaring aspirasi masyarakat.
“Setelah penutupan masa persidangan ini, DPRD Kota Palangka Raya akan melaksanakan reses selama dua hari mulai besok. Seluruh anggota dewan akan turun ke daerah pemilihan masing-masing untuk menyerap aspirasi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Subandi, kegiatan reses menjadi bagian penting dalam menjaga hubungan antara DPRD dan masyarakat. Berbagai masukan yang diperoleh dari lapangan akan dihimpun untuk kemudian menjadi bahan dalam pembahasan program, agenda serta kebijakan pembangunan daerah pada masa persidangan berikutnya.
Dengan demikian, penutupan masa persidangan tidak menjadi akhir dari kegiatan DPRD, melainkan menjadi momentum untuk kembali menyerap kebutuhan masyarakat sebagai bahan penyusunan kebijakan ke depan. (asp)





