BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – DPRD bersama Pemerintah Kota Palangka Raya menyepakati kenaikan target pendapatan daerah sebesar Rp28,87 miliar dalam perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026.
Kesepakatan tersebut dicapai dalam Rapat Paripurna ke-10 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025/2026 DPRD Kota Palangka Raya, Rabu (12/8/2026). Persetujuan itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan oleh Ketua DPRD Kota Palangka Raya Subandi, Wakil Ketua II Nenie Adriati Lambung, dan Wakil Wali Kota Palangka Raya Achmad Zaini.
Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Subandi, menjelaskan pendapatan daerah yang semula ditetapkan sekitar Rp1,197 triliun dalam APBD murni 2026 kini diproyeksikan menjadi Rp1,226 triliun. Perubahan tersebut merupakan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Kenaikan juga terlihat pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), dari sekitar Rp359,4 miliar menjadi Rp375,7 miliar atau bertambah kurang lebih Rp16 miliar. Selain itu, tambahan dana transfer dari pemerintah pusat turut mendukung peningkatan pendapatan setelah Pemkot Palangka Raya memperoleh penghargaan dari pemerintah pusat.
Seiring bertambahnya target pendapatan, anggaran belanja daerah juga mengalami penyesuaian. Dari sebelumnya sekitar Rp1,227 triliun, belanja daerah dalam perubahan KUA-PPAS meningkat menjadi Rp1,279 triliun atau bertambah sekitar Rp52 miliar.
Subandi berharap penyesuaian anggaran tersebut dapat mengakomodasi berbagai kebutuhan pembangunan dan program prioritas pemerintah kota.
“Harapan kami, dengan adanya peningkatan pendapatan maupun belanja daerah ini, berbagai program prioritas dan tugas pokok Pemerintah Kota Palangka Raya dapat terakomodasi dalam anggaran,” kata Subandi.
Setelah kesepakatan KUA-PPAS ditandatangani, pembahasan akan berlanjut pada Rancangan Perubahan APBD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2026. DPRD juga akan mengawal proses tersebut agar penyusunan anggaran tetap berjalan sesuai tahapan.
Subandi mengatakan, masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) nantinya perlu menyesuaikan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dengan pagu yang telah ditetapkan. Sementara itu, jadwal pembahasan lanjutan masih menunggu hasil rapat Badan Musyawarah DPRD.
Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini, meminta seluruh kepala perangkat daerah segera menyiapkan dokumen anggaran yang diperlukan untuk memasuki tahap pembahasan berikutnya.
“Saya minta kepada kepala perangkat daerah agar segera menyiapkan Rancangan Rencana Kerja Anggaran sebagai bahan untuk pembahasan Rancangan Perubahan APBD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2026,” ujarnya.
Achmad turut mengapresiasi kerja sama DPRD dan pemerintah kota dalam menyelesaikan pembahasan perubahan KUA-PPAS. Menurutnya, kesepakatan anggaran tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan program pembangunan dapat berjalan sesuai perencanaan.
Ia berharap anggaran yang disusun tidak hanya memenuhi kebutuhan administrasi pemerintahan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Pelaksanaan APBD benar-benar bisa dinikmati oleh masyarakat dalam mencapai tujuan bernegara,” tegasnya.
Rapat paripurna tersebut sekaligus menandai penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025/2026 DPRD Kota Palangka Raya. (asp)





