BALANGANEWS, KUALA PEMBUANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan Menggelar Rapat Paripurna Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027, Dengan Agenda Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama Antara DPRD Dengan Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Terhadap Raperda Tentang APBD Perubahan Kab. Seruyan Tahun Anggaran 2026. Kuala Pembuang, Rabu (30/9)
Rapat Yang Berlangsung Di Gedung Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Seruyan Ini Dipimpin Oleh Ketua DPRD Kab. Seruyan Zuli Eko Prasetyo didampingi Wakil Ketua II Muhtadin, SH. Dihadiri Oleh Wakil Bupati Seruyan H. Supian, S.Ag , Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Anggota DPRD Kabupaten Seruyan Dan Kepala-Kepala OPD Pemerintah Kabupaten Seruyan.
Laporan Hasil Pembahasan Raperda Tentang APBD Perubahan Kab. Seruyan Tahun Anggaran 2026 disampaikan Oleh Citra Yudha DJ. Itam, SH
Wakil Bupati Seruyan H. Supian, S.Ag membacakan Pidato Bupati Seruyan terkait Persetujuan Raperda Wakil Bupati Seruyan H. Supian menyampaikan Bahwa “Keberhasilan Pembangunan Daerah Tidak Dapat Diwujudkan Hanya Melalui Kerja Pemerintah Semata. Dibutuhkan Dukungan, Partisipasi, Serta Pengawasan Dari Seluruh Unsur Masyarakat, Termasuk DPRD Sebagai Representasi Masyarakat Kabupaten Seruyan.
Oleh Karena Itu,
Kami Berharap Hubungan Kemitraan Yang Telah Terbangun Antara Pemerintah Kabupaten Seruyan Dan DPRD Dapat Terus Diperkuat, Tidak Hanya Dalam Proses Perencanaan Dan Penganggaran, Tetapi Juga Dalam Pelaksanaan, Pengawasan, Serta Evaluasi Terhadap Seluruh Kebijakan Pembangunan Daerah. Kita Memiliki Tanggung Jawab Yang Sama Untuk Memastikan, Bahwa Setiap Kebijakan Yang Diambil Benar-Benar Diarahkan Bagi Kemajuan Kabupaten Seruyan Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.
Mari Kita Jadikan Momentum Persetujuan Bersama Ini Sebagai Penguatan Komitmen Untuk Terus Bekerja, Berkolaborasi, Dan Memberikan Pengabdian Terbaik Bagi Daerah Yang Kita Cintai.
Ia Juga Mengajak Seluruh Jajaran Pemerintah Kabupaten Seruyan Untuk Senantiasa Menjaga Integritas, Meningkatkan Profesionalisme, Serta Memperkuat Semangat Pelayanan Kepada Masyarakat.
Keberhasilan Pembangunan Daerah Bukan Semata-Mata Diukur Dari Besarnya Anggaran Yang Dialokasikan Ataupun Banyaknya Program Yang Dilaksanakan, Melainkan Dari Sejauh Mana Kebijakan Tersebut Mampu Memberikan Perubahan Positif Dan Manfaat Yang Dirasakan Secara Nyata Oleh Masyarakat”. (.)