BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Anggota Komisi V DPR RI dari Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah (Kalteng), Muhammad Syauqie, kembali menyoroti kondisi jalan nasional yang rusak parah di wilayahnya.
Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri Pekerjaan Umum (PU) di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (17/11/2025).
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, tersebut membahas evaluasi pelaksanaan APBN 2025 serta rencana program Kementerian Pekerjaan Umum untuk tahun anggaran 2026.
Dalam kesempatan itu, Syauqie mengapresiasi capaian anggaran dan program kementerian.
“Kami mengapresiasi terhadap kinerja dan program yang telah dilakukan dan sudah diberikan kepada rakyat Indonesia, khususnya masyarakat Kalimantan Tengah,” jelas Syauqie.
Namun, ia menegaskan bahwa Kalimantan Tengah saat ini menjadi provinsi dengan jalan nasional rusak terpanjang di Indonesia, yakni mencapai 191,56 kilometer.
Menurut data yang ia sampaikan, terdapat 185,20 km jalan berstatus agregat di tujuh ruas, jalan aspal selebar enam meter sepanjang 552,86 km, 76 titik rawan longsor di sepuluh ruas, serta enam ruas jalan rawan banjir.
“Kami menilai ada ketimpangan pembangunan infrastruktur antar wilayah di negeri ini. Hal tersebut harus menjadi perhatian serius Menteri Pekerjaan Umum,” tegasnya.
Ia menyebut kerusakan jalan berdampak langsung terhadap mobilitas masyarakat, distribusi barang, serta menahan laju pertumbuhan ekonomi di Kalteng.
Kondisi tersebut, kata Syauqie, makin memprihatinkan karena dalam APBN 2026 tidak ada alokasi anggaran pembangunan jalan nasional untuk Kalteng, selain biaya reservasi jembatan, jalan, dan pengawasan.
“Kalimantan Tengah butuh perhatian serius dari Pemerintah Pusat, karena APBN tahun anggaran 2026, anggaran untuk pembangunan jalan di Kalteng itu nol. Anggaran dari Kementerian PU yang ada hanya untuk reservasi jembatan, jalan dan pengawasan saja. Untuk jalan nasional itu tidak ada anggarannya, sementara banyak jalan rusak yang sudah berubah menjadi bubur,” terang Syauqie di hadapan Menteri Pekerjaan Umum, Dodi Hanggodo.
Lebih lanjut, Syauqie kembali meminta pemerintah pusat memberi perhatian khusus bagi pembangunan infrastruktur jalan di Kalteng.
“Pada Raker ini, kami meminta dan berharap Kalimantan Tengah harus mendapat perhatian khusus dari Menteri Pekerjaan Umum dan Dirjen Bina Marga karena Kalteng juga Indonesia, dan tidak boleh ada ketimpangan infrastruktur di negeri ini,” tutupnya. (asp)
