BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Berbagai pemangku kepentingan ekosistem jurnalisme resmi membentuk Koalisi Keberlanjutan Media (KKM) di Gedung IASTH Kampus Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta, Kamis (30/7/2026).
Deklarasi pembentukan wadah kolaborasi multipihak ini dibacakan oleh perwakilan presidium terpilih, yakni Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi UMN FX Lilik Dwi Mardjianto, Sekretaris Jenderal AJI Bayu Wardhana, dan Direktur Eksekutif AMSI Elin Y Kristanti.
Pada awal pendiriannya, koalisi ini dihuni 20 anggota yang terdiri dari organisasi profesi, asosiasi media, lembaga bantuan hukum, lembaga swadaya masyarakat, perusahaan media, hingga perguruan tinggi.
Tiga lembaga, yakni AJI, AMSI, dan UMN, ditunjuk sebagai presidium fasilitator untuk masa kerja satu tahun ke depan.
Selain anggota utama, KKM didukung enam mitra strategis, meliputi BBC Media Action, Dewan Pers, International Federation of Journalists (IFJ), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Bappenas, serta KTP2JB.
Ketua Umum AJI, Nany Afrida, menyampaikan bahwa koalisi ini menjadi momentum penting untuk merumuskan solusi atas tantangan masa depan jurnalisme.
“Ini baru titik awal, dan masih akan ada tantangan ke depan yang akan dialami,” ujar Nany Afrida.
Untuk melangkah ke depan, KKM menyepakati enam peta jalan kerja.
Peta jalan tersebut mencakup konsensus informasi berkualitas, penguatan regulasi dan tata kelola platform digital, penguatan mekanisme dana publik, pencegahan kekerasan terhadap jurnalis, penataan ekosistem finansial yang sehat, serta penguatan peran publik.
Usai deklarasi, agenda dilanjutkan dengan diskusi publik bertajuk Dana Jurnalisme untuk Media Berkelanjutan.
Pengurus AJI Indonesia, Masduki, menekankan pentingnya memandang jurnalisme sebagai kepentingan publik (public goods) yang memerlukan gerakan kolektif.
“Harus ada gerakan kolektif, jurnalisme adalah public goods yang sangat penting bagi kehidupan bangsa maka artinya krisis dalam jurnalisme adalah krisis yang berkaitan dengan generasi bangsa ini,” kata Masduki.
Dukungan serupa disampaikan Direktur Ekosistem Media Ditjen KPM Komdigi, Farida Dewi Maharani. Ia menilai media merupakan entitas bisnis sekaligus sosial yang memerlukan fondasi ekonomi kuat untuk menjalankan fungsi edukasinya.
“Keberlanjutan media harus ditopang bersama oleh berbagai pemangku kepentingan, jumlah media yang cukup banyak, pertumbuhan cukup besar tetapi perlu memastikan media yang tumbuh ini kredibel atau mumpuni karena media itu pilar demokrasi sehingga media harus menjadi media yang kredibel,” ujar Farida Dewi Maharani.
Anggota Dewan Pers, Dahlan Dahi, menambahkan bahwa pengalokasian Dana Jurnalisme harus difokuskan pada penyelamatan fungsi dasar jurnalisme publik, bukan sekadar menyokong korporasi media.
“Dana jurnalisme menjadi instrumen yang bagus untuk menyelamatkan jurnalisme,” kata Dahlan Dahi, seraya mengabarkan bahwa rancangan peraturan Dewan Pers terkait hal ini sudah mendekati tahap finalisasi.
Sementara itu, Ketua Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi UI, Eriyanto, mengingatkan pentingnya diversifikasi sumber pendanaan.
Menurutnya, skema dana publik harus mengedepankan independensi serta benar-benar menopang produk jurnalisme yang berkualitas bagi masyarakat. (asp)