BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), perkebunan hingga pemerataan pasokan listrik menjadi sejumlah isu strategis yang mendapat perhatian Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Dapil Kalimantan Tengah (Kalteng), Sigit K Yunianto.
Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan sarasehan kebangsaan bersama insan pers yang berlangsung di ELTIPARK Caffe, Palangka Raya, Jumat (13/11/2026).
Pertemuan tersebut menjadi ruang diskusi sekaligus mempererat komunikasi antara wakil rakyat dan kalangan jurnalis dalam membahas berbagai persoalan pembangunan di Kalteng.
Dalam diskusi tersebut, Sigit menegaskan bahwa penanganan karhutla tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Menurutnya, keterlibatan masyarakat sangat diperlukan, terutama dalam meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya pencegahan kebakaran sejak dini.
Ia juga menyinggung persoalan pembakaran lahan yang berkaitan dengan tradisi adat masyarakat. Menurutnya, perlu ada pemahaman yang jelas untuk membedakan praktik pembakaran yang dilakukan berdasarkan ketentuan adat dengan tindakan yang melanggar hukum.
Hal itu, kata dia, harus dilaksanakan dengan memperhatikan persyaratan dan ketentuan yang berlaku, termasuk aturan dalam peraturan daerah agar praktik tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum.
Selain masalah lingkungan, Sigit turut membuka ruang bagi insan pers untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Ia menyatakan siap menerima informasi dari daerah untuk kemudian dijembatani dan diperjuangkan sesuai tugas serta kewenangannya di Komisi XII DPR RI.
Sektor perkebunan juga menjadi bagian dari pembahasan. Mengingat bidang tersebut memiliki keterkaitan dengan ruang lingkup kerja Komisi XII yang membidangi energi, sumber daya mineral, lingkungan hidup, dan investasi.
Dalam kesempatan itu, persoalan kelistrikan menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian khusus dari Sigit. Ia mengungkapkan bahwa sekitar 80 persen pembangkit listrik di Kalteng masih mengandalkan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD).
Kondisi tersebut dinilainya perlu mendapat evaluasi, terutama jika dibandingkan dengan sejumlah wilayah lain yang telah didukung pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
“Kami juga akan terus mencermati perkembangan sistem kelistrikan di wilayah Kalimantan, mulai dari Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah,” tegasnya.
Menurutnya, pemerataan pasokan energi perlu menjadi perhatian agar masyarakat Kalteng mendapatkan pelayanan listrik yang lebih baik.
Bahkan, persoalan pemadaman listrik bergilir yang masih dirasakan masyarakat Kalteng telah disampaikannya dalam rapat bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Dalam pertemuan bersama Menteri ESDM Pak Bahlil, kami mengusulkan agar sistem distribusi kelistrikan Kalteng dapat dikelola secara tersendiri dan tidak terus tergabung dengan sistem kelistrikan Kalimantan Selatan,” katanya.
Usulan itu diharapkan menjadi salah satu langkah untuk mendorong perhatian yang lebih besar terhadap kebutuhan listrik di Kalteng. Ia juga menyebutkan bahwa Menteri ESDM telah menerima saran yang disampaikannya tersebut.
Tidak hanya membahas persoalan pasokan listrik, Sigit juga menyoroti peluang pengembangan energi terbarukan di Kalteng.
Ia menyampaikan adanya rencana penambahan pembangkit berbasis energi terbarukan pada 2027. Salah satu proyek yang menjadi perhatian adalah pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kabupaten Katingan.
Menurutnya, pengembangan pembangkit energi terbarukan merupakan bagian penting dalam memperkuat ketersediaan energi listrik di daerah.
Kehadiran pembangkit tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan listrik masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan pembangunan di Kalteng.
Di sisi lain, Sigit memberikan apresiasi terhadap peran insan pers yang selama ini turut menyampaikan berbagai informasi dan persoalan daerah kepada masyarakat.
Ia menilai, pers memiliki posisi penting dalam mengangkat persoalan publik, menyuarakan aspirasi masyarakat, sekaligus menjadi penghubung antara masyarakat dengan para pemangku kebijakan.
Karena itu, komunikasi dan hubungan baik dengan kalangan jurnalis diharapkan terus terpelihara. Menurutnya, keterbukaan dalam bertukar informasi menjadi salah satu hal penting agar berbagai persoalan yang terjadi di daerah dapat diketahui dan ditindaklanjuti.
Melalui sarasehan tersebut, Sigit berharap terbangun komunikasi yang lebih kuat antara dirinya dan insan pers. Dengan demikian, berbagai masukan dan aspirasi masyarakat Kalteng dapat tersampaikan serta diperjuangkan sesuai kewenangan masing-masing. (asp)