BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) DPRD Kalteng melaksanakan kunjungan kerja (Kunker) ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) baru-baru ini.
Ketua Pansus RTRWP DPRD Kalteng, Yohannes Freddy Ering menjelaskan, kunjungan kerja itu dilaksanakan dalam rangka tindak lanjut dari pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang RTRWP Kalteng 2023-2043.
“Waktu itu kita mengusulkan kepada KLHK RI supaya mengubah besaran kawasan non hutan di Kalteng, dari yang semula 18 persen menjadi 30 persen. Tentu kita merasa bersyukur usulan itu mendapat perhatian,” ucapnya.
Freddy membeberkan, Kementerian LHK RI nanti akan membentuk tim terpadu yang bertugas untuk mengkaji tata ruang provinsi Kalteng bersama dengan instansi terkait di Kalimantan Tengah.
Selain itu, ia menyampaikan, selama masih proses pembahasan RTRWP Kalteng, KLHK RI juga berharap agar Gubernur Kalteng Sugianto Sabran segera mengajukan usulan terkait pengalihan fungsi kawasan hutan mana saja yang akan menjadi non hutan.
Freddy juga menyayangkan ketidakhadiran Dinas Kehutanan (Dishut) Kalteng kunjungan tersebut. Padahal itu menjadi kesempatan bagi Dishut memaparkan data terkini mengenai kondisi hutan di Kalimantan Tengah.
“Kita sudah mengajak pihak Dishut, namun tidak hadir. Terlepas dari itu, semoga saja kita memiliki komitmen yang sama untuk mempercepat pembahasan Raperda RTRWP Kalteng, sehingga nantinya bisa segera disahkan menjadi Perda,” tandasnya. (asp)
