BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Beredar tudingan miring kepada Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Provinsi Kalteng, Pancani Gandrung yang dilontarkan Ketua DPD PSI Kapuas, Ketua DPD PSI Barito Utara, dan Ketua DPD PSI Barito Timur yang telah membuat gaduh dan merugikan internal partai.
Menanggapi adanya hal itu, Sekretaris DPW PSI Kalteng, Kisno Hadi membantah tudingan serius tersebut. Menurutnya apa yang disampaikan oleh beberapa pengurus daerah PSI itu sepihak dan tidak berdasar. Pasalnya Pancani Gandrung sudah banyak membantu dalam proses verifikasi faktual hingga biaya pemberkasan para Caleg Pemilu 2024.
“Tudingan tersebut sepihak dan tidak berdasar, sebab selama ini Ketua DPW justru sudah membantu DPD terutama saat verifikasi faktual, pembiayaan hingga pemenuhan pemberkasan Caleg,” ujar Kisno, Senin (11/3/2024).
Sebelumnya, di beberapa pemberitaan media, bahwa Ketua DPD PSI Barito Timur, Martinus Avuntor menilai Ketua DPW PSI Kalteng, Pancani Gandrung otoriter, ia juga meminta kepada DPP PSI agar dievaluasi.
Kisno Hadi menjawab, pendapat tersebut tidak sejalan dengan perjuangan partai berlogo mawar merah di Bumi Tambun Bungai,yang saat ini tengah berjuang memenuhi ambang batas 4 persen di Parlemen.
Diceritakannya, DPW PSI Kalteng memperoleh SK DPP Maret 2022, artinya hanya dalam waktu kurang lebih 1,5 tahun. Namun suara PSI di Kalteng meningkat 200 persen lebih dan mendapatkan 3 kursi.
Tak hanya itu, pihaknya telah mempersiapkan DPD yang kosong dan telah mengurus verifikasi administrasi maupun faktual. Lanjutnya, DPW PSI tidak ikut campur dalam penetapan nomor urut di daerah. Dapat dilihat komposisi nomor urut para Caleg.
“Bisa dilihat caleg nomor urut 1 Dapil 1 adalah Martinus sendiri selaku Ketua DPD, nomor urut 1 di Dapil 2 adalah istrinya, dan nomor urut 1 di Dapil 3 adalah keponakannya,” beber Krisno.
Ia juga menambahkan, bahwa di Kapuas dan Barito Utara, DPD tidak mampu memenuhi daftar caleg di seluruh dapil, sehingga DPW kemudian membantu membiayai pemberkasan caleg sehingga seluruh dapil ada calegnya.
Sementara itu, terkait pengaturan saksi dan pembuatan mandat saksi oleh DPW, menurut Kisno Hadi itu bukan pengambilalihan dan intervensi tetapi melaksanakan instruksi DPP berdasarkan surat instruksi No. 003/INS/DPP/2003 tanggal 8 Januari 2024.
“Khusus di Barito Timur, Martinus sendiri yang menelpon saya tanggal 9 Februari menyampaikan menarik semua saksinya dan tidak terlibat bertugas di TPS, ia memilih berkonsentrasi di caleg saja. Berdasarkan pleno KPU kabupaten/kota, PSI di Kalteng memperoleh 3 kursi, 1 di Barito Timur dan 2 di Kota Palangka Raya. Kegagalan caleg lainnya sebaiknya tidak menyalahkan orang lain terlebih Ketua DPW,” tegas Kisno Hadi.
Lebih lanjut, dia mengapresiasi atas kinerja Ketua DPW PSI dan seluruh jajaran pengurus dan kader yang telah berjuang dan bekerja keras.
“Ketua DPW dan jajaran prinsipnya sudah membantu DPD, dan berterimakasih kepada seluruh DPD serta caleg seluruh tingkatan yang sudah bekerja keras mengikuti proses pemilu, sembari memohon doa agar suara partai di tingkat pusat memenuhi PT 4 persen,” tegasnya.
Oleh karena itu, Kisno Hadi beserta pengurus, kader tingkat daerah menganggap kepemimpinan Pancani Gandrung layak diacungi jempol melanjutkan kepemimpinan untuk mewujudkan kesejahteraan keadilan masyarakat di Kalteng.
“Kepemimpinan sist Pancani sudah sangat berhasil. Ini berbeda saat sebelumnya di Perindo, sudah 7 tahun menjadi Ormas baru menjadi Partai, sehingga mempersiapkannya sangat panjang dan banyak waktu untuk kerja makanya bisa mencapai 11 kursi di bawah kepemimpinan ibu pancani. Sebab itu tidak bisa dibandingkan antara kepemimpinan di partai yang sekarang dengan sebelumnya,” tandasnya. (asp)
