BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Aktivitas keuangan ilegal masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat Kalimantan Tengah (Kalteng).
Hingga akhir Mei 2026, Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) Provinsi Kalteng mencatat sebanyak 184 aduan terkait entitas ilegal, dengan mayoritas berasal dari kasus pinjaman online (pinjol) ilegal.
Data tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Semester I Tahun 2026 Satgas PASTI Provinsi Kalteng yang digelar di Palangka Raya, Kamis (18/6/2026).
Kegiatan ini dipimpin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Tengah bersama seluruh anggota Satgas PASTI daerah.
Berdasarkan laporan periode Januari hingga 31 Mei 2026, sebanyak 167 aduan berasal dari pinjaman online ilegal, 14 aduan investasi ilegal, dan tiga aduan gadai ilegal.
Dari total laporan yang masuk, sebanyak 66 persen pelapor merupakan perempuan, sedangkan 34 persen lainnya laki-laki.
Selain tingginya kasus pinjol ilegal, Satgas PASTI juga menemukan sejumlah modus investasi ilegal yang masih marak ditawarkan kepada masyarakat.
Lima modus yang paling banyak dilaporkan meliputi jasa periklanan berbasis deposit, perdagangan kripto, money game, investasi pertanian dan perkebunan, serta penjualan langsung atau multi level marketing (MLM).
Tak hanya itu, data Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) periode November 2024 hingga 31 Mei 2026 mencatat sebanyak 4.040 aduan yang berkaitan dengan berbagai bentuk penipuan keuangan digital.
Kondisi tersebut menunjukkan perlunya peningkatan literasi keuangan dan kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai modus kejahatan digital yang terus berkembang.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalteng, Yuliansah Andrias, mengatakan perkembangan transaksi digital saat ini perlu diimbangi dengan pemahaman masyarakat terhadap risiko kejahatan siber.
“Generasi muda menjadi pengguna utama layanan pembayaran digital. Hal ini membuka peluang besar bagi ekonomi digital, namun juga menghadirkan tantangan berupa risiko kejahatan digital seperti QRIS palsu, phishing, dan pembobolan ATM,” katanya.
Yuliansah menegaskan, bahwa Bank Indonesia berkomitmen memperkuat edukasi, pengawasan sistem pembayaran, dan pertukaran data bersama Satgas PASTI.
“Kami imbau masyarakat untuk terus berhati-hati dan mengingat prinsip ‘Kalau Ragu, Stop Dulu’,” terang Yuliansah.
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Kalteng, Primandanu Febriyan Aziz, menegaskan bahwa sinergi antarinstansi menjadi kunci utama dalam menekan praktik keuangan ilegal di daerah.
“Kami optimis upaya pencegahan dan penindakan terhadap aktivitas keuangan ilegal akan semakin efektif. Penguatan Satgas PASTI melalui dukungan regulasi dalam revisi UU P2SK juga merupakan langkah strategis untuk memperkokoh perlindungan konsumen,” terang Primandanu.
Dalam rapat tersebut, Polda Kalteng yang diwakili Kompol Yonals Nata Putera juga memaparkan perkembangan penanganan kasus investasi ilegal dan pinjaman online ilegal yang terjadi di wilayah Kalimantan Tengah.
Melalui forum koordinasi ini, Satgas PASTI berkomitmen memperkuat pengawasan, mempercepat penanganan laporan masyarakat, serta meningkatkan edukasi agar masyarakat lebih waspada terhadap berbagai tawaran investasi dan pinjaman yang tidak berizin.
Dengan langkah tersebut, diharapkan angka aduan aktivitas keuangan ilegal di Kalimantan Tengah dapat terus ditekan. (asp)