BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Wakil Gubernur Kalteng, H. Edy Pratowo mengatakan dalam upaya penanggulangan kemiskinan, banyak kebijakan serta program yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan juga oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meringankan beban masyarakat.
Hal tersebut disampaikannya pada rapat koordinasi (rakor) penanggulangan kemiskinan Provinsi Kalteng tahun 2022, bertempat di Aula Serbaguna Bappedalitbang Provinsi Kalteng, Senin (28/11/2022).
“Adapun program Perlindungan Sosial, berupa program Beras Sejahtera (Rastera), Bantuan Siswa Miskin (BSM) atau Kartu Indonesia Pintar (KIP), Jamkesmas atau Kartu Indonesia Sehat (KIS), Jamkesda yang dialokasikan di setiap kabupaten/kota, Program Keluarga Harapan (PKH) dan Beasiswa Kalteng BERKAH, serta program pemberdayaan masyarakat miskin yang ditujukan untuk menekan angka kemiskinan,” sebut Wagub.
Edy menjelaskan, berdasarkan data BPS kondisi penduduk miskin di Kalteng selama tiga tahun terakhir mengalami peningkatan, yaitu tahun 2020 (Maret 2020) sebesar 4,82 persen atau 134,594 ribu jiwa, tahun 2021 (September 2021) sebesar 5,16 persen atau 141,03 ribu jiwa, dan tahun 2022 (Maret 2022) sebesar 5,28 persen atau 145,10 ribu jiwa.
Sehingga dengan memperhatikan kondisi tersebut, Edy meminta kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Kalteng dan Wakil Wali Kota/Wakil Bupati se-Kalimantan Tengah selaku Ketua TKPK kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah, untuk terus berperan aktif mengkoordinasikan dan merencanakan program atau kegiatan penanggulangan kemiskinan.
“Saya meminta kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Kalimantan Tengah dan Wakil Wali Kota/Wakil Bupati se-Kalimantan Tengah selaku Ketua TKPK kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah, untuk terus berperan aktif mengkoordinasikan dan merencanakan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan secara realistis dan sesuai dengan keadaan permasalahan yang dihadapi bersama,” minta Wagub. (asp)
