BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Masih dalam momentum peringatan hari Guru sedunia, kalangan DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) melalui Dinas Pendidikan (Disdik) untuk terus meningkatkan saran prasarana (Sapras) maupun fasilitas penunjang bagi guru, yang bertugas di pelosok Bumi Tambun Bungai.
Hal ini disampaikan Anggota Komisi III DPRD Kalteng yang membidangi Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Duwel Rawing, saat dikonfirmasi via WhatsApp, Minggu (9/10/2022).
Menurutnya, pemerintah wajib memberikan fasilitas dan sapras bagi guru yang bertugas di pelosok, sehingga para guru bisa menjalankan tugasnya dengan nyaman.
“Pada dasarnya, banyak faktor yang harus diperhatikan pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan baik di tingkat SD, SMP maupun SMA/SMK/SLB. Salah satunya ketersediaan sapras dan fasilitas bagi tenaga pendidik/guru di pelosok, sehingga guru yang mengabdi bisa melaksanakan tugasnya dengan nyaman,” ucapnya.
Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) I, meliputi Kabupaten Katingan, Gunung Mas (Gumas) dan Kota Palangka Raya ini juga mengatakan, setiap tahunnya banyak guru yang mengajukan pindah dari wilayah pelosok ke perkotaan, dimana fasilitas dan sapras di pelosok sangat minim sehingga berdampak pada ketidaknyamanan kinerja.
“Bagaimana guru di pelosok bisa betah dan nyaman dalam melaksanakan tugasnya, apabila sapras dan fasilitas untuk mereka tidak terpenuhi. Hal inilah yang menyebabkan banyak guru tidak betah saat bertugas di pelosok yang berujung pada pengajuan pindah tugas setelah menyelesaikan ikatan dinas,” ujarnya.
Selain itu, banyak hal yang dikorbankan saat guru melaksanakan tugas dan kewajibannya di pelosok. Diantaranya yakni berkurangnya waktu untuk berkumpul serta berkomunikasi dengan keluarga, mengingat masih banyaknya desa di Kalteng yang berlum tersentuh jaringan telekomunikasi.
“Seandainya ada jaringan telekomunikasi, minimal tali komunikasi bersama keluarga masih bisa berjalan. Tetapi bagaimana dengan wilayah yang belum tersentuh jaringan telekomunikasi. Bahkan masih ada sejumlah guru yang harus menumpang di rumah masyarakat karena tidak tersedianya rumah dinas, sehingga kedepannya hal ini bisa menjadi perhatian utama pemerintah, untuk melengkapi fasilitas dan sapras penunjang bagi guru yang bertugas di pelosok Kalteng,” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini. (ega)