BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terutama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) akan terus melakukan program bedah rumah di tahun 2023 ini, dalam rangka membantu masyarakat kurang mampu.
“Program bedah rumah ini, tentunya juga salah satu program dari bapak Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran, untuk membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah dan dengan kriteria-kriteria tertentu,” ucap Kepala Dinas Perkimtan Provinsi Kalteng, Erlin Hardi, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (10/1/2023).
Adapun kriteria tertentu, sebut Erlin adalah rumah tersebut memang tidak layak huni dan mempunyai sertifikat rumah sendiri, tidak boleh milik orang lain.
“Ini juga kami akan melakukan verifikasi terkait usulan-usulan, baik itu usulan bersifat mandiri maupun usulan dari Kabupaten dan Kota, setelah melalu tahap verifikasi selanjutnya penetapannya melalui SK Gubernur. Jadi kami tidak asal menerima karena nanti akan melalui tahap penilaian dari tim kita, apakah usulan ini benar-benar tidak layak huni,” jelasnya.
Tambah Erlin, sejauh ini berdasarkan data keseluruhan pihaknya, ada hampir 30 ribuan lebih rumah yang ada saat ini tidak layak huni yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah.
“Tetapi sebagai informasi kegiatan bedah rumah ini ada juga program dari Pusat dan Kabupaten/Kota. Jadi intinya kita keroyokan dan bekerja sama untuk mengurangi rumah yang kurang layak huni,” imbuhnya.
Lanjut Erlin, untuk tahun 2023 ini ada 85 unit rumah yang akan dilakukan bedah oleh Pemprov Kalteng dalam hal ini Dinas Perkimtan di Kalimantan Tengah. Tetapi ada juga yang dilakukan oleh Pusat melalui Satker Perumahan.
“Kalau tahun 2023 kita ada 85 unit se-Kalteng yang akan kita tangani, tetapi nanti ada juga dari Pusat melalui Satker perumahan. Untuk tahun 2022 informasi saya dengar ada 1200 unit yang dapat tahun kemarin, paling tidak dengan jumlah-jumlah tersebut mengurangi rumah masyarakat kita yang tidak layak huni,” pungkasnya. (asp)
