BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Pemprov Kalteng melalui Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) setempat mengelar rapat koordinasi (Rakor) Peningkatan Kesiapsiagaan dalam menghadapi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2023.
Rapat tersebut dilakukan menindaklanjuti arahan Gubernur Kalimantan Tengah, H. Sugianto Sabran dan memperhatikan peringatan dini Cuaca dari BMKG yang dirilis pada tanggal 13 Januari 2023 bahwa tahun 2023 diperkirakan akan terjadi musim kemarau panjang.
Selain itu, diperkuat juga karena sudah adanya laporan kejadian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Kalteng.
Kepala Pelaksana BPBPK Provinsi Kalteng, Falery Tuwan menyampaikan, bahwa sebagai kesiapan menghadapi bencana Karhutla tahun 2023 ini, ada beberapa hal-hal penting yang harus diperhatikan, mulai dari patroli pencegahan, penyuluhan, sosialisasi, penyadartahuan, kampanye pada daerah rawan Karhutla serta mengaktifkan pengawasan terhadap indikasi kejadian Karhutla.
“Pengalaman kita selama ini bahwa upaya pencegahan melalui kegiatan patroli pencegahan merupakan salah satu upaya yang efektif dalam pengendalian Karhutla,” ucap Falery.
Dirinya juga mengatakan, kebakaran hutan dan lahan sudah menjadi perhatian internasional dan juga sangat mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan keseriusan bersama dari kita semua dalam mengendalikan dan menanggulanginya.
“BPBPK Provinsi Kalteng telah mengalokasikan dukungan personil untuk melaksanakan dukungan operasi penanganan Karhutla di kabupaten/kota dengan mengaktifkan sebanyak 35 pos lapangan, yang personilnya berasal dari Masyarakat Peduli Api (MPA) setempat,” jelasnya.
Aktivasi pos lapangan ini, tambahnya, akan segera dilakukan jika sudah ada penetapan status dari Kabupaten/Kota, yang ditindaklanjuti dengan penetapan status dari Provinsi. Selain itu, dengan adanya penetapan status siaga darurat Karhutla provinsi, Gubernur Kalteng juga dapat mengajukan permohonan kepada BNPB untuk dukungan operasi pemadaman udara.
“Dengan adanya mobilitas seluruh potensi sumber daya yang dimiliki, maka kita berharap, dan tentu atas pertolongan Yang Maha Kuasa, kebakaran hutan dan lahan tahun 2023 dapat terkendali sehingga Kalteng Bebas Kabut Asap dapat kita pertahankan,” jelas Falery.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBPK Provinsi Kalteng, Alpius Patanan menambahkan, adapun kesimpulan dari Rakor ini adalah adanya komitmen bersama mewujudkan Bebas Kabut Asap 2023 dalam mengambil langkah-langkah yakni BPBD Kabupaten/Kota mengintensifkan pencegahan dan pengendalian Karhutla melalui patroli dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) pada daerah rawan Karhutla serta mengaktifkan pengawasan terhadap indikasi kejadian Karhutla.
“BPBD Kabupaten/Kota meningkatkan kesiapsiagaan sumber daya manusia dan sarana prasarana pengendalian Karhutla dengan memastikan seluruh SDM dan sarpas dalam kondisi siap sehingga secepatnya melaksanakan respon jika ada kejadian Karhutla,” tambahnya.
BPBPD Kabupaten/Kota juga menyusun perencanaan anggaran untuk tahun 2023 sehingga kebutuhan anggaran untuk menghadapi Karhutla tahun 2023 ini bisa tersedia secara memadai. BPBD Kabupaten/Kota segera mengajukan pertimbangan kepada Kepala Daerah untuk menetapkan status siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan.
“Selanjutnya Pemprov Kalteng dapat menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Karhutla Tingkat Kalteng sehingga penanganan Karhutla bisa dilaksanakan secara maksimal dan mengajukan permohonan ke BNPB dalam bentuk dukungan sarana dan prasarana operasi diantaranya Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC), Helikopter Water Boombing, peralatan dan lain-lain,” tutupnya. (asp)
