BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Ketua DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Wiyatno menyarankan kepada pemerintah provinsi (Pemprov) Kalteng, agar dapat melaksanakan lelang paket proyek pembangunan infrastruktur tahun 2020 yang tidak terkena penyesuaian anggaran pencegahan dan penanganan pandemi virus corona atau Covid-19.
Dikatakan, pencegahan dan penanganan COVID-19 memang sangat diperlukan sekarang ini, tapi program pembangunan infrastruktur tetap harus terus berlangsung di provinsi ini. “Pelaksanaan lelang kan tidak memerlukan banyak orang dan harus berkumpul. Jadi, sebenarnya tidak ada masalah jika mulai dilaksanakan sekarang ini,” kata Wiyatno, dalam rilisnya, Rabu (22/4).
Menurutnya, apabila lelang mulai dilaksanakan dan telah didapat pemenang atau perusahaan yang melaksanakannya, maka ketika pandemi Covid-19 dinyatakan berakhir di provinsi ini, paket proyek langsung tinggal dikerjakan. Sebab, perusahaan pemenang lelang tersebut sudah melakukan berbagai persiapan dan tinggal melaksanakan di lapangan.
Wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) V, meliputi Kabupaten Pulang Pisau (Pulpis) dan Kapuas itu mengatakan, keberadaan paket proyek pembangunan pemerintah pun sebenarnya memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat, bahkan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi daerah.
“Jadi, dampak paket proyek pemerintah itu sangat banyak. Itulah kenapa saya mendorong sekaligus meminta pemerintah provinsi sudah perlu untuk memulai melaksanakan lelang paket proyek yang sudah masuk di APBD tahun 2020, dan tidak terkena penyesuaian anggaran Covid-19 serta lainnya,” terangnya.
Politisi PDI Perjuangan itu mengaku mendukung penuh apapun upaya pemerintah dalam mencegah dan menangani pandemi Covid-19 sekarang ini. Tapi, dirinya juga merasa perlu mengingatkan agar pembangunan tetap berlangsung. Sebab, masyarakat di provinsi ini juga menginginkan program pembangunan tetap berlangsung.
Dia mengatakan masih banyak infrastruktur jalan dan jembatan di provinsi ini yang sangat perlu diperbaiki dan dibangun pemerintah. Hal itulah yang mendasari kenapa paket-paket proyek yang telah dibahas dan disepakati lembaga DPRD dengan tim Pemprov untuk tahun 2020 sangat perlu dilaksanakan.
“Kami di DPRD sering juga mendapatkan informasi, termasuk pertanyaan dari masyarakat terkait pembangunan infrastruktur. Jadi, kami menyampaikan aspirasi masyarakat tersebut kepada eksekutif. Itu kan tugas kami sebagai bagian dari pemerintah sekaligus mitra eksekutif,” pungkasnya.(ega)
