BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kalimantan Tengah (Kalteng) mendesak pemerintah pusat memperkuat dukungan anggaran untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih meluas di sejumlah wilayah Kalteng.
Ketua PW GP Ansor Kalteng, Arjoni, menilai penanganan karhutla membutuhkan dukungan pembiayaan yang memadai, terutama untuk mendukung operasional para petugas dan relawan di lapangan.
Sebelumnya, GP Ansor Kalteng sendiri telah mengerahkan 300 personel Banser untuk membantu penanganan karhutla.
Arjoni menyoroti kondisi anggaran daerah yang menurutnya mengalami pemangkasan drastis, dari sekitar Rp12 triliun menjadi Rp5,3 triliun. Kondisi tersebut dinilai berdampak terhadap kemampuan daerah dalam menjalankan program pencegahan dan penanganan darurat karhutla.
Di sisi lain, ia menyebut sejumlah relawan telah menjadi korban saat menjalankan tugas pemadaman. Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah dalam menentukan dukungan bagi personel yang bekerja di lapangan.
“Penanganan karhutla membutuhkan keberpihakan anggaran nyata, bukan sekadar janji manis di atas kertas. Pemerintah pusat belum menunjukkan keseriusan dalam menghentikan bencana tahunan ini. Para relawan berjuang bertaruh nyawa, sementara pusat membiarkan anggaran daerah terangkas amat drastis,” tegas Arjoni.
Arjoni juga menilai kunjungan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Kalteng beberapa waktu lalu perlu diikuti dengan dukungan yang lebih konkret terhadap penanganan karhutla dan masyarakat terdampak.
Menurutnya, bantuan 100 unit mobil pemadam kebakaran yang didistribusikan ke daerah belum sepenuhnya menjawab kondisi di lapangan. Hal itu karena sebagian titik kebakaran berada jauh dari akses jalan dan menghadapi keterbatasan sumber air.
“Armada pemadam ini sulit menjangkau kedalaman hutan dan juga gambut. Kita meminta pemerintah dalam memberikan bantuan harus pertimbangan kondisi lapangan,” tukasnya.
Ia mengatakan karakteristik lahan gambut yang terbakar membutuhkan pola penanganan yang disesuaikan dengan kondisi wilayah.
Selain pengerahan armada darat, penanganan juga dinilai membutuhkan dukungan operasi udara melalui water bombing serta modifikasi cuaca secara berkelanjutan.
Menurut Arjoni, kabut asap yang semakin pekat telah berdampak terhadap permukiman dan berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat.
Karena itu, dukungan pemerintah pusat dinilai perlu diarahkan pada kebutuhan yang benar-benar dapat digunakan untuk menangani titik api di lapangan.
“GP Ansor Kalteng menuntut pemerintah pusat segera mengalokasikan anggaran darurat bencana secara proporsional demi menyelamatkan paru-paru dunia di Kalteng. Negara wajib hadir secara utuh melalui aksi nyata yang terukur, bukan sekadar menghabiskan anggaran negara demi program operasional yang tidak membuahkan hasil di lapangan,” pungkasnya.
GP Ansor Kalteng sebelumnya juga menyatakan komitmennya untuk membantu pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan karhutla.
Keterlibatan tersebut dilakukan melalui Banser serta koordinasi dengan pemerintah daerah, TNI, Polri dan pemangku kepentingan lainnya. (asp)