BALANGANEWS, PALANGKA RAYA — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kalimantan Tengah (Kalteng) menyoroti laporan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto kepada Presiden Prabowo Subianto terkait kondisi masyarakat di tengah kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Sebelumnya, dalam rapat terbatas pada Rabu (23/9/2026), Suharyanto melaporkan bahwa aktivitas masyarakat di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat masih berjalan, meski asap karhutla cukup tebal.
Ia menyebut lalu lintas, toko, dan rumah makan tetap beroperasi, sementara gangguan lebih terasa pada akses transportasi udara.
Pernyataan tersebut kemudian mendapat sorotan dari DPD GMNI Kalteng. Organisasi mahasiswa itu menilai aktivitas masyarakat yang tetap berlangsung tidak serta-merta menunjukkan kondisi di lapangan dalam keadaan normal.
Wakil Ketua Bidang Propaganda DPD GMNI Kalteng, Herman Fland Dakhi, mengatakan masyarakat tetap beraktivitas karena memiliki kebutuhan ekonomi dan kehidupan sehari-hari yang harus dipenuhi.
“Kami menantang secara terbuka Kepala BNPB untuk berkantor dan tinggal di Palangkaraya tanpa penyaring udara (air purifier) selama seminggu. Rasakan sendiri bagaimana perihnya mata dan sesaknya napas warga Kalteng setiap hari! Beraktivitas karena keterpaksaan ekonomi jangan dimaknai sebagai situasi normal,” tegas Herman, Kamis (24/9/2026).
Selain itu, tegas Herman, GMNI Kalteng juga mempertanyakan penyampaian kondisi tersebut apabila tidak disertai gambaran menyeluruh mengenai dampak kabut asap terhadap masyarakat.
Menurutnya, penanganan karhutla perlu tetap memperhatikan aspek kesehatan dan kondisi warga yang terdampak.
Sebelumnya, BNPB sendiri menyatakan asap di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat cukup tebal akibat pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang belum dapat berjalan maksimal.
Kondisi tersebut juga disebut menghambat sejumlah operasi udara, termasuk pemadaman karhutla.
GMNI Kalteng menilai kondisi tersebut semestinya menjadi perhatian dalam penyampaian laporan penanganan karhutla kepada pemerintah pusat.
“Rakyat Kalimantan tidak butuh laporan manis di meja istana, rakyat butuh pemadaman nyata dan penanganan kesehatan! Jika Kepala BNPB tidak mampu bekerja dengan empati dan data yang jujur, lebih baik mundur atau dicopot!,” pungkas Herman.
GMNI Kalteng berharap penanganan karhutla di Kalimantan Tengah terus diperkuat, baik melalui pemadaman di lapangan maupun langkah penanganan terhadap dampak kabut asap yang dirasakan masyarakat.
Pemerintah melalui BNPB sebelumnya juga telah memperkuat pemadaman darat di Kalteng di tengah kendala operasi udara akibat asap tebal dan jarak pandang rendah. (asp)