BALANGANEWS, PALANGKA RAYA — Organisasi Kemahasiswaan Ekstra Kampus yang tergabung dalam Cipayung Plus Kalimantan Tengah (Kalteng) menyatakan sikap terkait penunjukan Pelaksana Harian (Plh) Ketua DPD KNPI Kalteng setelah ketua definitif menyerahkan tugasnya pada 24 September 2026.
Perwakilan Cipayung Plus yang juga Ketua PKC PMII Kalteng, Fikri Haikal, mengatakan kepemimpinan KNPI Kalteng perlu memiliki mandat dan legitimasi yang jelas agar roda organisasi dapat berjalan sesuai kebutuhan pemuda di daerah.
“Dalam pandangan Cipayung Plus, diperlukan kepemimpinan yang memiliki mandat dan legitimasi yang jelas agar roda organisasi dapat berjalan secara efektif serta mampu menjawab kebutuhan kepemudaan di Kalimantan Tengah,” kata Fikri, Selasa (29/9/2026).
Menurut Fikri, salah satu dasar sikap tersebut mengacu pada ketentuan AD/ART KNPI, khususnya Pasal 59 tentang pendelegasian wewenang yang mengatur masa tugas Plh ketua.
Dalam ketentuan yang mereka kutip, masa tugas Plh ketua untuk menjalankan tugas tidak boleh melebihi 14 hari kerja.
Atas dasar tersebut, Cipayung Plus Kalteng mendorong penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) sebagai langkah transisi kepemimpinan DPD KNPI Kalteng.
“Penunjukan Plt harus ditempatkan sebagai solusi transisi, bukan sebagai pengganti proses demokratis organisasi,” ujarnya.
Fikri mengatakan proses transisi tersebut tetap harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan organisasi. Setelah itu, kepemimpinan definitif perlu ditentukan melalui mekanisme musyawarah.
Cipayung Plus Kalteng selanjutnya mendesak Dewan Pengurus Pusat (DPP) KNPI segera melaksanakan Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) DPD KNPI Kalteng.
“Musdalub dinilai penting untuk memberikan kepastian kepemimpinan sekaligus mengembalikan proses pengambilan keputusan organisasi kepada mekanisme musyawarah yang demokratis, terbuka, dan sesuai dengan ketentuan organisasi,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPD GMNI Kalteng, Maulana Uger, mengatakan pihaknya berharap DPP KNPI dapat merespons aspirasi tersebut secara serius dan segera mengambil langkah konkret.
“Kepastian proses regenerasi dan kepemimpinan organisasi kepemudaan merupakan hal penting agar KNPI dapat kembali menjalankan fungsi strategisnya sebagai wadah berhimpun dan berhimpunnya potensi pemuda di Kalimantan Tengah,” kata Maulana.
Ia menegaskan, sikap Cipayung Plus tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap keberlangsungan organisasi kepemudaan sekaligus upaya mendorong penyelesaian dinamika internal KNPI Kalteng melalui mekanisme organisasi.
Dalam pernyataan sikapnya, Cipayung Plus Kalteng menyampaikan tiga tuntutan, yakni menolak penunjukan Plh DPD KNPI Kalteng, mendorong penunjukan Plt sebagai langkah transisi dengan tetap berpedoman pada aturan organisasi, serta mendesak DPP KNPI segera menggelar Musdalub.
Cipayung Plus Kalteng terdiri atas HMI, GMNI, PMII, GMKI, PMKRI, IMM, KAMMI, dan KMHDI. (asp)