BALANGANEWS, PALANGKA RAYA — Aktivis Kalimantan Tengah (Kalteng), Joseph F.J.W, menyoroti belum adanya tanggapan maupun klarifikasi resmi dari Kapolda Kalteng dan Kapolresta Palangka Raya terkait dugaan aktivitas penagihan oleh sejumlah debt collector (penagih utang) yang belakangan menuai perhatian masyarakat.
Dalam keterangannya, Joseph mendesak jajaran kepolisian tidak hanya berhenti pada klarifikasi satu kejadian yang viral, melainkan melakukan penelusuran menyeluruh terhadap rekaman yang beredar di media sosial, identitas oknum penagih utang, asal perusahaan pembiayaan, kelengkapan surat tugas, hingga legalitas aktivitas penagihan dan penarikan kendaraan.
Ia secara khusus mempertanyakan kejelasan status dan lokasi penyimpanan unit-unit kendaraan yang selama ini telah ditarik dari masyarakat.
Menurutnya, aparat penegak hukum perlu menelusuri pihak yang melakukan penarikan, lokasi penyimpanan unit, pihak penerima, serta memastikan apakah seluruh proses penarikan dilengkapi dokumen resmi dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Jangan hanya memeriksa orang-orang yang melakukan penarikan. Kami juga ingin tahu unit-unit kendaraan yang sudah ditarik itu sekarang berada di mana. Siapa yang menerima, perusahaan mana yang bertanggung jawab, dan apakah proses penarikannya memiliki dokumen serta berita acara yang jelas? Ini harus ditelusuri,” tegas Joseph.
Selain itu, Joseph meminta kepolisian mendalami dugaan pemasangan alat pelacak (Global Positioning System/GPS) pada kendaraan debitur, termasuk menelusuri pihak yang memasang serta dasar kewenangannya.
Ia pun mendorong Kapolda Kalteng menginstruksikan seluruh Kapolres dan Kapolresta untuk memperketat pengawasan serta penelusuran di wilayah hukum masing-masing.
“Kami tidak membela masyarakat yang mengabaikan kewajiban kredit. Namun, proses penagihan dan penarikan kendaraan harus tetap mengikuti aturan hukum. Tidak boleh ada intimidasi, ancaman, kekerasan, ataupun tindakan sewenang-wenang,” ujarnya.
Melalui pernyataannya tersebut, Joseph memberikan tenggat waktu selama 3 x 24 jam kepada Polda Kalteng agar segera mengambil langkah konkret, khususnya memanggil dan meminta keterangan terhadap oknum-oknum penagih utang yang diduga terlibat pelanggaran prosedur.
“Jika dalam waktu 3 x 24 jam belum ada langkah pemanggilan terhadap oknum-oknum DC tersebut, kami akan turun langsung ke Mapolda Kalimantan Tengah untuk menyampaikan aspirasi melalui parlemen jalanan,” tegasnya.
Ia berharap, Kapolda Kalteng dan Kapolresta Palangka Raya merespons aspirasi publik ini secara terbuka melalui langkah penegakan hukum yang terukur serta memberikan penjelasan menyeluruh kepada masyarakat.
“Kami ingin semuanya terang. Siapa mereka, siapa yang mengutus, perusahaan mana yang bertanggung jawab, dan yang paling penting, kendaraan-kendaraan yang sudah ditarik itu sekarang berada di mana. Kami meminta kejelasan dan penegakan hukum, bukan sekadar pernyataan,” tutup Joseph. (asp)





