BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Menindaklanjuti hasil kunjungan kerja (Kunker) yang dilaksanakan DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) ke Kabupaten Barito Timur (Bartim) terkait persoalan jalan eks Pertamina, kalangan DPRD Kalteng menilai bahwa persoalan ini tidak lepas dari kepentingan dari pihak-pihak tertentu.
Menurut Anggota Komisi II DPRD Kalteng Natalia, saat berbicara menyangkut kepentingan orang banyak, yang menjadi pertanyaanya adalah siapa yang akan diberikan hak dalam pengelolaannya seperti apa nantinya.
“Kita berbicara masyarakat aja dulu, kita kesampingkan kepentingan si A, B, atau, C. Ini tujuannya untuk siapa?. Kalau proses dilapangan tujuannya untuk kepentingan masyarakat banyak,” ucap Natalia, saat dibincangi wartawan Balanganews.com di gedung dewan, Rabu (5/2/20).
Wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) I, meliputi Kabupaten Katingan, Gunung Mas (Gumas) dan Kota Palangka Raya ini juga mengatakan bahwa setiap kawasan ataupun lahan bahkan hutan sekalipun merupakan milik negara. Sehingga penggunaanya pun harus berdasarkan ijin sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
“Tanah itu tidak ada yang tidak bertuan, kendati tidak ada pemiliknya tetap kembali ke Negara. Kalau punya negara kita harus punya ijin apalagi untuk pembuatan jalan,” tegasnya.
Politisi dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kalteng ini juga menyarankan agar objek sengketa atau jalan Eks Pertamina tersebut, hendaknya dikembalikan ke pemerintah. Sehingga Pemerintah nantinya akan menunjuk siapa yang akan berhak mengelolanya.
“Kalau pemerintah yang mengelola jalan Eks Pertamina tersebut akan menjadi jalan khusus sehingga dapat menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD). Masyarakat atau bahkan pihak perusahaan bisa menggunakannya. Kendati nantinya pihak perusahaan meminta ganti rugi atas hal ini, itu tergantung pemerintah. Daerah dalam menyelesaikan persoalan tersebut melalui diskusi atau duduk bersama,” pungkas Anggota Komisi II DPRD Kalteng, yang membidangi Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) ini. (una)
