BALANGANEWS, PULANG PISAU – Komisi III DPRD Pulang Pisau melaksanakan kegiatan peninjauan Pelabuhan Bahaur, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Kamis (3/6/2021).
Ketua Komisi III DPRD Pulang Pisau H Ahmad Jayadikarta menginformasikan, monitoring dewan dilakukan terhadap beberapa aspek penunjang operasional pelabuhan, seperti sarana dan prasarana, infrastruktur Pelabuhan Bahaur.
“Kita ingin infrastruktur penunjang Pelabuhan Bahaur ini segera dibangun atau diperbaiki, sebab Pelabuhan Bahaur ini merupakan pelabuhan multifungsi untuk pelayaran kapal-kapal yang mengangkut penumpang, barang dan jasa dari Kalteng ke Pulau Jawa, maupun sebaliknya dari Jawa ke Kalteng,” ujar Jayadikarta.
Ditambahkan Jayadi, peninjauan Pelabuhan Bahaur yang dilakukan Komisi III juga terkait dengan bagaimana upaya pendayagunaan fungsi pelabuhan Bahaur, baik sarana dan fasilitas pelabuhan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitarnya.
Terkait aset pelabuhan Bahaur, Komisi III mendesak agar segera diusulkan pengelolaannya diambil alih oleh Pemkab Pulpis.
“Hasil monitoring kami, listrik pelabuhan sudah banyak rusak dan putus ditambah masih sebagian penerangan yang menggunakan solar sheal. Masih belum adanya aliran listrik PLN hanya gedung/ruangan pelabuhan saja yang menggunakan aliran PLN,” kata Jayadi.
“Dengan dikelola oleh Pemkab Pulang Pisau, Kita berharap keberadaan Pelabuhan Bahaur ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan yang berdampak pula bagi peningkatan pendapatan daerah karena posisinya yang strategis berada di wilayah tengah Provinsi Kalteng,” ujar Jayadi, demikian nama kecilnya.
Selain meninjau Pelabuhan Bahaur, Komisi III DPRD Pulpis juga meninjau lokasi pengusulan dermaga masjid Al Ikhlas Bahaur Tengah dan pengusulan dermaga musala Bahaur Hilir.
Sementara Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pulang Pisau Dr Supriyadi menambahkan, selain diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan meningkatkan PAD Kabupaten Pulang Pisau, Pelabuhan Bahaur juga tengah dipersiapkan menjadi Pelabuhan distribusi hasil pertanian Food Estate menuju ke luar wilayah Kabupaten Pulang Pisau.
Dr Supriyadi juga mengapresiasi kegiatan monitoring DPRD Pulang Pisau sebagai fungsi kontrol hasil pembangunan di daerah, termasuk infrastruktur Pelabuhan Bahaur yang saat ini pengelolaannya masih di Kementerian Perhubungan RI. (nor)
