BALANGANEWS, BUNTOK – Setelah dilakukan mediasi yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Selatan (Barsel) dan Forkopimda, akhirnya konflik ganti rugi sebagai dampak blasting atau ledakan di area tambang antara masyarakat Desa Palurejo dengan PT MUTU menemui titik terang atau kesepakatan.
Pada intinya, masyarakat menerima perhitungan ganti rugi dari tim penyelesaian konflik sosial (PKS) yang dikomandani oleh Kesbangpolinmas Barsel, beranggotakan SKPD terkait.
Mediasi tersebut dihadiri langsung oleh Pj Bupati Barsel, H Deddy Winarwan dan Kapolres Barito Selatan AKBP Asep Bangbang Saputra, Asisten I, Kodim 1012 Buntok, Kejaksaan Negeri Buntok, pihak PT MUTU dan perwakilan masyarakat Desa Palurejo.
Kesepakatan tersebut dituangkan dalam surat yang ditantangani oleh Korlap Masyarakat Palurejo Jakarian dan pihak PT MUTU Setiyo Pamoedji. Disaksikan oleh Pj Bupati, Kapolres dan Forkopimda dan PKS, serta Camat dan Kapolsek.
Pj Bupati Barsel, H Deddy Winarwan mengatakan, bahwa kehadiran perusahaan sangat dibutuhkan karena akan membangkitkan perekonomian masyarakat.
Pemerintah daerah juga membutuhkan perusahaan untuk penanaman modal dan lain sebagainya demi menggerakkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Barito Selatan.
Tapi memang sebagai perusahaan yang beraktivitas di Kabupaten Barito Selatan juga punya kewajiban memperhatikan masyarakat di sekitarnya.
“Jadi nanti silakan dicari benang merahnya yang kira-kira bisa menjadi keinginan masyarakat agar bisa terakomodir dan perusahaan merasa tidak terbebani,” katanya, Jumat, (12/1/2024).
Dijelaskannya, bahwa masyarakat sekarang tidak seperti masyarakat yang dulu yang ditakuti akan diam, masyarakat sekarang semakin ditekan akan semakin berontak.
“Yang Kita waspadai pada saat masyarakat demo, karena ditunggangi oleh provokator, dengan begitu kepentingan masyarakat menjadi tidak terkendali, tidak terakomodir,” pungkasnya. (lam)
