BALANGANEWS, BARITO UTARA – Pj. Bupati Barito Utara (Barut), Muhlis membuka secara resmi rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) pelaksanaan jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan, di ruang rapat Setda Lantai 1 Barito Utara, Kamis (18/1/2024).
Kepala Dinas Nakertranskop UKM Barito Utara, H. Mastur dalam laporannya menyampaikan, kegiatan ini dilaksanakan untuk mengetahui tingkat efektivitas optimalisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayah Kabupaten Barito Utara selama tahun 2023.
“Sain untuk mengetahui tingkat efektivitas optimalisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayah Kabupaten Barito Utara selama tahun 2023 juga dibahas rencana keberlanjutan aksi di tahun 2024,” ucapnya.
Sementara itu, Pj. Bupati Barito Utara, Muhlis menyampaikan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, Pemkab Barito Utara telah mengalokasikan anggaran tahun 2023 untuk program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pegawai non ASN, guru honorer, perangkat RT RW, pengelola rumah ibadah.
Selanjutnya, sambung Muhlis, di perubahan anggaran daerah tahun 2023 untuk pekerja rentan seperti petani, pekebun, nelayan, UMKM dan pekerja rentan lainnya, dengan jumlah seluruhnya 20.337 orang. Demikian juga di tahun 2024 dialokasikan sama dengan sebelumnya termasuk juga Badan Ad Hoc Panitia Pemilu KPU.
“Harapan kami, ke depannya program perlindungan jaminan sosial bisa terus berkelanjutan dan dapat melindungi seluruh pekerja rentan di Barito Utara secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah agar kesejahteraan masyarakat pekerja lebih meningkat. Karena, tidak akan ada keadilan sosial tanpa adanya jaminan sosial,” harapnya.
Rapat ini dihadiri oleh Pj. Sekda Barito Utara, Asisten I Sekda, Ketua DPRD Barito Utara, unsur SKPD, Pimpinan Cabang BPJS Ketenagakerjaan Barito Utara, dan dilangsungkan penyerahan santunan manfaat jaminan kematian secara simbolis. (asp)
