Jakarta – Sistem pengawasan internal birokrasi di Kabupaten Barito Utara terus ditingkatkan mutunya guna menangkal potensi penyimpangan anggaran. Optimalisasi fungsi kontrol internal menjadi atensi khusus kepala daerah.
Bupati Barito Utara, H Shalahuddin, menghadiri rapat koordinasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta pada Rabu (13/5/2026). Agenda rakor ini berfokus pada pemantauan serta evaluasi berkala perbaikan tata kelola pemerintahan.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung KPK tersebut, H Shalahuddin menegaskan komitmennya membangun sistem kerja yang bersih. Kerja sama ini diperkuat melalui program Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) besutan KPK.
“Sinergitas bersama KPK adalah kunci penting. Kami telah menindaklanjuti seluruh arahan tertulis dari KPK terkait pemenuhan data dan meminta setiap kepala perangkat daerah kooperatif menyiapkan dokumen pendukung,” tegas H Shalahuddin.
Selain pemenuhan data makro, Bupati menerangkan bahwa peran Inspektorat Kabupaten Barito Utara kini diperluas. Lembaga ini difungsikan secara optimal sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang andal.
Melalui penguatan kelembagaan APIP dan konsolidasi lintas sektor, pencegahan korupsi dapat dilakukan secara dini di tingkat tapak. Shalahuddin berharap hubungan kemitraan ini melahirkan pelayanan publik yang bersih demi kesejahteraan masyarakat.